Mendikbud lanjutkan program subsidi kuota, BSU?

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim menyampaikan kabar gembira bagi para peserta didik-pendidik di seluruh Indonesia. Kemendikbud akan kembali melanjutkan program bantuan subsidi kuota untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tahun 2021.

“Bantuan subsidi kuota akan dilanjutkan untuk bulan Maret, April, dan Mei 2021. Dan bagi para peserta didik di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD), program belajar dari rumah Televisi Republik Indonesia (TVRI), akan difokuskan ditayangkan per program 30 menit di hari Senin – Jumat,” kata Nadiem dalam Rapat Kerja Virtual antara Kemendikbud dengan Komisi X DPR-RI (20/1).

Sebelumnya, berdasarkan keputusan dan persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah meluncurkan subsidi kuota internet untuk menopang berlangsungnya PJJ. Perinciannya, 35 GB untuk satu orang siswa per bulan, 42 GB untuk satu guru per bulan, dan 50 GB bagi satu mahasiswa dan dosen per bulan.

Mantan CEO Gojek itu juga menyinggung soal Bantuan Subsidi Upah (BSU) dalam rapat tersebut. BSU, ungkap Nadiem, masih dibahas oleh Pemerintah pusat (Pempus). Kendati demikian, ia berjanji akan secepatnya memberi kabar pada Komisi X DPR jika nanti sudah didapati atau ada keputusan final dari Pempus.

“Jadi ini kebijakan lintas kabinet yang sedang didiskusikan dan belum diputuskan. Ini juga hubungannya bukan hanya BSU pendidik, tapi keseluruhan BSU bantuan di masa pandemi yang diperuntukkan bagi semua sektor yang membutuhkan. Dan ini keputusannya ada di kabinet, dan menunggu arahan Pak Presiden, tapi belum ada keputusan final dan akan segera kita kabarkan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Nadiem juga membahas pembelajaran tatap muka (PTM). Mendikbud menyebut hanya segelintir daerah saja yang melaksanakan, itu pun dengan persentase yang rendah. Berdasarkan data yang dihimpun Kemendikbud, ada sekitar 15% sekolah yang melaksanakan pembelajaran tatap muka.

“Yang melaksanakan belajar tatap muka sampai saat ini masih 15%, dan mayoritas ada di tingkat Sekolah Dasar dengan persentase sekitar 13,5%. Untuk di kota-kota besar yang kasus Covid-nya relatif tinggi seperti DKI Jakarta ada sekitar 1,2%, Surabaya 3%, Bandung 3%, Medan 6%, dan Palembang 5%. Jadi untuk di kota-kota besar, Pemda mengambil langkah untuk mengantisipasi risiko,” bebernya.

Terakhir, Nadiem juga menjelaskan bahwa kewenangan penuh PTM ada di tangan orang tua. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengharuskan siswa/i mengikuti PTM. 

"Orang tua bisa memutuskan agar anaknya tidak perlu berangkat ke sekolah jika masih khawatir dengan kondisi pandemi ini," tutup Mendikbud Nadiem.