PAN ingin jatah menteri untuk Muhammadiyah

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasioal (PAN) Viva Yoga Mauludi meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan jatah kursi menteri bagi Muhammadiyah. 

Seperti diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyarankan kepada Jokowi untuk memilih kader Muhammadiyah menjadi Menteri Perdagangan (Mendag). Hal itu terjadi kala Jokowi berkonsultasi dengan Mega mengenai susunan kabinetnya pada 2014 lalu. 

Menanggapi hal itu, Viva justru meminta agar Jokowi bisa memberikan jatah kursi kepada kader Muhammadiyah, bukan hanya untuk posisi Mendag. 

"Jangan cuma perdagangan saja dong. Kesehatan, Pendidikan, dan lain-lain juga," tutur Viva. 

Menurut dia, hal itu layak didapatkan oleh kader Muhammadiyah, mengingat memang para kadernya memupuni untuk memimpin kementerian. Hal itu terlihat dari beberapa tahun belakangan, kader Muhammadiyah telah masuk di kabinet. 

Selebihnya, Viva tetap menyerahkan sepenuhnya sebagai hak perogratif Presiden Jokowi. 

"Saya rasa itu menjadi kebijakan Presiden terpilih untuk akomodasi kader-kader dari lembaga keagaman terbesar di Indonesia," tutur Viva.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menceritakan perihal Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyarankan untuk mengembalikan peran Islam dalam perdagangan di Indonesia. Oleh karena itu, memberikan kursi kepada kader Muhammadiyah menjadi salah satu jalan untuk mengembalikan peran umat Islam dalam membangun perekonomian rakyat. 

Mendapat saran itu, kata Hasto, Jokowi bertanya kepada sang Ketum terkait peran kader Nahdlatul Ulama (NU) dalam kabinetnya. Megawati, kata dia, pun lantas berpesan agar kader NU dapat diberikan bangku Menteri Sosial. Sebab, NU sejak lama selalu dekat dengan rakyat kecil. 

"Terus Jokowi nanya, NU-nya bagaimana? Kalau berbicara orang miskin akibat ketidakadilan selama Orde Baru maka kita lihat yang di bawah yang sering diperlakukan tidak adil adalah orang Islam khususnya keluarga Islam Nahdliyin dan PDIP Marhaen. Marhaen kaum dhuafa sama sama saja," ujar Hasto beberapa waktu lalu di kantor PDIP.