PAN persilakan publik menilai sendiri keputusan politik Prabowo

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengaku tak lagi berhak menilai keputusan politik Ketua Umum Gerinda Prabowo Subianto membawa Gerindra masuk ke gerbong koalisi parpol pendukung pemerintah. 

Menurut dia, Prabowo berhak menentukan sendiri arah politik Gerindra karena Koalisi Merah Putih (KMP) sudah resmi dibubarkan setelah Pilpres 2019 usai. 

"Itu haknya Prabowo untuk menentukan sikap, langkah politiknya. Dan, perlu dipertegas bahwa koalisi sudah dibubarkan secara resmi. Itu ingat, ya, koalisi sudah dibubarkan secara resmi," kata Saleh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10).

KMP merupakan gabungan dari empat partai politik penghuni parlemen, yakni PAN, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat dan Gerindra. Di Pilpres 2019, KMP mengusung pasangan Prabowo-Sandi. 

Namun demikian, Prabowo memutuskan pindah ke gerbong koalisi Jokowi-Ma'ruf setelah Gerindra dipastikan mendapatkan jatah dua menteri di Kabinet Indonesia Maju. 

Menurut Saleh, dalam rapat pembubaran KMP, setiap partai dipersilakan menentukan arah politiknya masing-masing. Karena itu, Saleh mengatakan, hanya konstituen Gerindra yang bisa menilai keputusan politik Prabowo tersebut. "Silakan masyarakat menilai," imbuhnya.

Di sisi lain, PAN mengaku tidak kecewa karena tak diajak Jokowi masuk dalam kabinet. Saleh menyebut pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Jokowi di Istana Negara sebelum pengumuman kabinet tidak membahas koalisi.

"Saya kira enggaklah. Pertemuan Pak Zul dan Pak Jokowi hanya membahas seputar pelantikan karena waktu itu kapasitas Pak Zul masih sebagai Ketua MPR," jelas Saleh.

Saleh menambahkan, PAN tetap konsisten dalam keputusannya untuk berada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang pemerintah. "Jangan semua masuk di dalam pemerintah. Enggak ada check and balances," kata Saleh.