sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Paripurna DPR sahkan RUU Keolahargaan, ini deretan isu krusial yang disepakati

Pengesahan RUU SKN menjadi UU Keolahragaan dilakukan setelah DPR mendengar laporan Ketua Panja RUU Keolahragaan, Dede Yusuf.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Selasa, 15 Feb 2022 12:15 WIB
Paripurna DPR sahkan RUU Keolahargaan, ini deretan isu krusial yang disepakati

Rapat Paripurna DPR ke-15 DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) menjadi Undang-Undang Keolahragaan. 

Pengesahan RUU SKN menjadi UU Keolahragaan dilakukan setelah DPR mendengar laporan Ketua Panja RUU Keolahragaan, Dede Yusuf .

"Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Keolahargaan dapat disetujui menjadi undang-undang?," ujar Wakil Ketua DPR, Lodewijk F. Paulus seraya mengetuk palu tanda disahkannya UU Keolahargaan, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2).

Dalam laporannya, Ketua Panja RUU Keolahragaan Dede Yusuf menyebut, RUU Keolahragaan merupakan inisiatif DPR setelah membahas 861 daftar inventarisasi masalah (DIM) dan telah menyelesaikan pembahasannya dalam waktu tiga kali masa sidang. Menurutnya, ada 191 DIM tetap, 39 DIM yang diubah redaksi, 132 DIM dihapus, 121 DIM diubah substansinya dan 387 DIM usulan baru.

Dia membeberkan, mengingat DIM RUU SKN berjumlah 861 ,maka Panja Komisi X menyusun strategi pembahasan dengan metode klaster, yaitu isu krusial mayor dan isu krusial minor. Rinciannya, pembahasan isu mayor meliputi olahraga, olahraga berbasis teknologi, big data olahraga, industri olahraga, olahragawan sebagai profesi, dan jaminan sosial.

Kemudian, penghargaan olahraga, sumbangan badan usaha atau corporate social responsibility (CSR), dana langsung ke cabang olahraga, kelembagaan sengketa antara  Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI) dan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), antidoping dan lembaga antidoping Indonesia, pendanaan olahraga, kelembagaan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), serta suporter.

"Sedangkan isu minor adalah tujuan keolahrgaan nasional, pelatih olahraga, tugas dan wewenang pemerintah pusat dan daerah, sarana dan prasarana/infrastruktur, olahraga penyadang disabilitas, naturalisasi atlet dan desain besar olahraga nasional," beber dia.

Dari isu krusial mayor dan minor tersebut, sambung Dede, Panja Komisi X melaksanakan berbagai kegiatan, seperti rapat internal Panja Komisi X DPR, rapat Panja DPR dengan pemerintah, rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar dan pemangku kepentingan olahraga, kunjungan kerja dan konsinyering secara maraton, serta rapat tim perumus dan sinkronisasi.

Sponsored

Menurutnya, di tengah pembahasan isu krusial mayor, Panja melakukan uji publik pada 6-12 Desember 2021 untuk mencari masukan ke berbagai daerah dan perguruan tinggi.

"Adapun isu krusial yang menjadi perdebatan dan dilakukan uji publik yaitu pendanaan, olahraga berbasis teknologi, kelembagaan KONI dan KOI, suporter, desain besar besar olahraga nasional, dan dana langsung ke cabang olahraga," ungkap Dede Yusuf.

Dede mengatakan, pembahasan RUU ini diiringi beberapa dinamika dan perdebatan dalam pembahasannya, antara lain mengenai kelembagaan KONI dan KOI, pendanaan melalui mandatory spending, olahraga berbasis teknologi, suporter, jaminan sosial dan sarana-prasarana olahraga di kawasan industri. 

"Beberapa isu tersebut bahkan sampai mengalami deadlock sehingga diperlukan lobi," jelasnya.

Hal yang sama juga dengan pembahasan isu krusial minor, baik pemerintah dan DPR sangat tajam dalam perbedaan. Namun, Dede menyebut, perbedaan tersebut dilandasi oleh semangat bersama untuk memperbaiki kemajuan olahraga nasional. 

"Pada akhirnya, melalui berbagai diskusi dan forum lobi, perbedaan itu dapat diurai dan ditemukan akar masalahnya sehingga pembahasan RUU Keolahragaan tetap dilanjutkan dalam bentuk Rapat Panja sampai Rapat Timus dan Timsim. Yang pada akhirnya, dalam rapat Panja kemarin telah disepakati draf RUU tentang Keolahragaan sebagai hasil Panja," kata dia.

Dia menambahkan, setelah diputuskan di Panja, pada hari yang sama langsung dibawa ke rapat internal Komisi X DPR dan dilanjutkan ke Rapat Kerja. Seluruh fraksi pun menerima dan menyetujui RUU Keolahragaan untuk ditetapkan menjadi undang-undang pada Senin (14/2), untuk diteruskan dalam pembicaraan tingkat kedua di Sidang Paripurna DPR hari ini.

"Sebagai informasi, persetujuan dari tiap fraksi bahwa undang-undang ini tidak lagi merupakan perubahan tetapi menjadi undang-undang baru," pungkasnya. 
 

Berita Lainnya
×
tekid