sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PDI Perjuangan usulkan pembentukan TGPF umrah bermasalah

Usulan pembentukan TGPF untuk menyelidiki uang jamaah yang telah disetorkan kepada biro umrah yang bermasalah. Guna memastikan uang kembali.

Mona Tobing
Mona Tobing Selasa, 03 Apr 2018 10:28 WIB
PDI Perjuangan usulkan pembentukan TGPF umrah bermasalah

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI segera mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mengusulkan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) kasus umrah bermasalah. PDIP menilai pembentukan TGPF ini untuk memastikan semua uang jamaah kembali. 

Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menjelaskan sedang mengusahakan agar bertemu Presiden Jokowi untuk menyerahkan surat usulan pembentukan Tim Gabungan tersebut. Apabila langkah pembentukan TGPF itu disambut Presiden, menunjukkan bahwa Presiden memberikan perhatian yang sungguh-sungguh atas persoalan tersebut.

Menurut dia usulan pembentukan TGPF tersebut untuk menyelidiki uang jamaah yang telah disetorkan kepada biro umrah yang bermasalah. Hal ini guna memastikan uang akan kembali.

"Jangan sampai uang tersebut dibagi-bagi kepada pihak biro umrah lalu merugikan jamaah," tukas Rieke pada Selasa (3/2) seperti dikutip Antara.

Ia juga mengingatkan agar proses hukum yang berjalan dalam kasus biro perjalanan umrah bermasalah seperti First Travel, tidak boleh merugikan jamaah. Karena itu Rieke menilai proses hukum yang berjalan harus dikawal agar penggantian uang jamaah menjadi prioritas dari pengembalian aset yang ada.

Selama ini uang yang dari aset digunakan untuk bayar pajak dan pegawai. Sisanya untuk jamaah, hal tersebut kata Diah tidak bisa dengan pendekatan normatif. 

Menurut Rieke, uang yang diperoleh perusahaan biro perjalanan umrah didapat dari jamaah bukan milik persero. Sehingga kepentingan jamaah harus diutamakan.

Rieke mengatakan berdasarkan aduan para jamaah biro perjalanan umrah bermasalah ke Fraksi PDIP. Para jamaah tidak menginginkan perusahaan tersebut dipailitkan karena rakyat tidak mendapatkan apa-apa.

Sponsored

"Ini memang urusan orang yang tidak memiliki posisi tawar politik, namun jangan sampai urusan rakyat dikesampingkan," katanya.

Sebelumnya, sekitar 30 jamaah korban penipuan First Travel dan agen perjalanan umrah lainnya mengadu ke Fraksi PDI Perjuangan DPR RI pada Senin (2/4). Mereka meminta agar Fraksi PDI Perjuangan mendorong Presiden Jokowi untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).

Dalam pertemuan itu, Rieke menjanjikan Fraksi PDI Perjuangan akan merealisasikan pembentukan TGPF untuk pengungkapan kasus korban First Travel dan pengembalian dana korban biro perjalanan tersebut.

"Ini akan jadi konsen di DPR dan pemerintah, dan saya setuju bentuk TGPF agar proses pengembalian dan proses hukum tidak merugikan jamaah. Dan usulan TGPF ini akan kami sampaikan ke presiden," kata Rieke.

Berita Lainnya
×
tekid