sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Dilantik jadi Ketua DPR, Puan Maharani torehkan sejarah baru

Puan bakal mencatatkan diri sebagai satu-satunya Ketua DPR dari kalangan perempuan dalam 74 tahun terakhir.

Fadli Mubarok Marselinus Gual
Fadli Mubarok | Marselinus Gual Selasa, 01 Okt 2019 18:20 WIB
Dilantik jadi Ketua DPR, Puan Maharani torehkan sejarah baru

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dipastikan menduduki posisi Ketua DPR RI periode 2019-2024. Ketua DPR sementara, Abdul Wahab Dalimunthe mengatakan, pelantikan Puan dan pimpinan DPR lainnya akan digelar di DPR sekitar pukul 19.00 WIB. 

"Malam ini pukul 19.00 WIB, ada rapat paripurna untuk ambil sumpah janji Ketua DPR yang definitif. Puan Maharani ketuanya," kata Abdul usai rapat konsultasi bersama fraksi-fraksi di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Dia mengatakan, dalam rapat konsultasi, fraksi-fraksi yang berhak mendapat kursi pimpinan DPR telah mengirimkan nama kadernya. Fraksi Golkar telah menunjuk Azis Syamsuddin, Fraksi Gerindra menunjuk Sufmi Dasco Ahmad, dan Fraksi NasDem menunjuk Rachmat Gobel.

Hingga kini, menurut Abdul, hanya PKB yang masih meminta waktu hingga pelantikan sebelum mengumumkan nama kader yang akan ditempatkan menduduki kursi pimpinan DPR. "Tiga wakil ketua DPR sudah dipastikan," ujar dia. 

Ditemui di ruang Fraksi PDI-P, Kompleks Parlemen, Puan menyebut, penunjukkan dirinya sebagai Ketua DPR menjadi kabar baik bagi dunia perpolitikan di Tanah Air. Sebagai Ketua DPR baru, ia berharap, bisa menginspirasi para perempuan untuk berani terjun ke dunia politik.

"Karena kalau memang saya jadi, berarti pecah telur. (Ini) perdana perempuan menjadi Ketua DPR RI (dalam 74 tahun). Saya berharap ini akan menjadi inspirasi kaum perempuan," kata putri Megawati Soekarnoputri itu. 

Puan mengaku sudah punya sejumlah misi yang ingin ia realisasikan saat resmi menjabat sebagai Ketua DPR nanti, di antaranya memaksimalkan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif serta memastikan elite-elite parpol penghuni Senayan memperjuangkan kebijakan yang prorakyat. 

"Boleh saja kita berbeda sikap. Ada yang bersama pemerintah atau pun tidak. Tapi, saya harapkan hal yang kemudian yang tidak kita sepakati itu adalah hal yang terkait dengan kebijakan yang memang tidak pro rakyat," kata dia. 

Sponsored