Polemik pemilu proposional tertutup, Gerindra bakal ikuti putusan MK

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, partainya mengikuti apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mekanisme pemilu, apakah dengan sistem proposional terbuka atau proposional tertutup.

"Ya, tentunya kalau sudah diputuskan MK, kami siap mengkuti," kata Dasco di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/1).

Kendati demikian, sistem proposional terbuka mengedepankan asas keadilan dan pemerataan. Apalagi, banyak partai baru yang mengikuti kontestasi Pemilu 2024.

"Dan lebih dari itu, kita juga memberikan kesempatan kepada kader-kader partai itu untuk lebih giat melakukan sosialisasi dan kampanye, apabila dilakukan dalam proporsional terbuka," tuturnya.

Isu Pemilu 2024 bakal kembali ke proposional tertutup heboh lantaran disampaikan Ketua KPU Hasyim As'yari. Pernyataan Hasyim ramai dikritik lantaran dinilai bukan kewenangannya menyampaikan hal tersebut.

Tetapi menurut Dasco, apa yang disampaikan Hasyim bukan pernyataan liar, melainkan merupakan sebuah peringatan. Pangkalnya, UU Kepemiluan tengah digugat di MK.

"Ketua KPU menyampaikan bahwa ada kemungkinan ini proporsional tertutup. Karena kan ada kemungkinan MK memutuskan. Jadi, itu bukanla statmen liar dari KPU tetapi itu warning. Bahwa ini ada kemungkinan begini loh, menginformasikan kepada masyarakat luas dan parpol," ucapnya.

Oleh sebab itu, Dasco mengatakan, apapun keputusan MK nantinya, Partai Gerindra tinggal mengikuti. "Namun apapun itu, kami akan ikut ketentuan dari MK apabila sudah diputuskan," tandasnya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai, sistem pemilu dengan model proporsional terbuka sarat masalah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menilai, sistem proporsional terbuka seperti ‘kanibalisme politik', dan karena itu perlu dievaluasi.

"Sistem proporsional terbuka menimbulkan praktik politik uang, hingga persaingan tidak sehat antara para calon anggota legislatif. Akibatnya, tak jarang kualitas anggota legislatif yang terpilih tidak ideal dan buruk," kata Mu’ti kepada wartawan, Senin (2/1).

Menurut Mu'ti, masyarakat cenderung memilih figur yang populer dan bermodal, sehingga kekuatan uang terasa begitu dominan. Ia menilai, sistem proporsional terbuka menjadikan peran partai politik melemah karena tidak bisa menominasikan kadernya untuk menjadi anggota legislatif.

"Selain itu, polarisasi politik yang sangat serius. Persaingan menimbulkan politik identitas, yang kadang-kadang dilandasi sentimen-sentimen primordial, baik primordialisme keagamaan, kesukuan, atau kedaerahan," ujarnya.