Penumpang KRL positif Covid-19, DPR minta pemerintah tak 'ngeyel'

Tiga penumpang kereta rel listrik (KRL) Bogor-Jakarta dinyatakan positif Covid-19 usai menjalani tes polymerase chain reaction atau PCR yang dilakukan terhadap 325 penumpang secara sampling.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie menegaskan, pemerintah harusnya sudah mulai bisa berpikir secara radikal untuk menghentikan operasi KRL selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Jika tidak, politikus NasDem ini pesimistis penerapan PSBB akan berjalan efektif.

"Kalau secara radikal harusnya sudah dihentikan. Itu lebih aman. Maka saya katakan tadi, ketika ditetapkan PSBB itu kan harusnya semua sudah terkoordinasi, sudah komprehensif semua. Artinya konsekuensi dan sebagainya harus dilaksanakan," kata Syarief saat dihubungi Alinea.id, Senin (4/5).

Menurut Syarief, dalam hal ini Komisi V sudah lama mengingatkan agar pemerintah sebaiknya menghentikan operasional KRL atau angkutan umum dengan skala penumpang besar sejak lama. 

Sayangnya, lanjut dia, nampaknya pemerintah masih ngotot dan tidak menggubris.

Jika ini masih terus terjadi, tambah Syarief, bukan hanya kebijakan PSBB saja yang sia-sia, status darurat kesehatan pun menjadi omong kosong belaka.

Dia menambahkan, jika angkutan umum seperti KRL tetap diizinkan beroperasi, secara otomatis potensi persebaran masih sangat besar.

"Ini kan baru sekali dilajukan swab test. Saya kira sudah banyak juga mungkin. Kalau ditemukan 3 positif, sebelumnya berapa orang yang sudab tertular? Mungkin hari-hari sebelum dilakukan tes itu mungkin sudah ada juga," pungkasnya.

Sebelumnya, lima kepala daerah, yakni Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) mengusulkan pemberhentian sementara kereta rel listrik. Pasalnya, KRL menjadi salah satu penyebab maraknya penularan Covid-19. 

"Kami lima kepala daerah akan tetap mengusulkan kepada Kemenhub untuk menghentikan sementara KRL selama PSBB," kata Bupati Bogor, Ade Yasin usai rapat bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Bupati Bekasi di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/4) petang.

Pihaknya menyayangkan tidak adanya perubahan operasional KRL Jabodetabek saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan sebelum diterapkan PSBB.

"Paling tidak membatasi, menutup stasiun tertentu dan menyeleksi orang-orang yang akan bepergian menggunakan KRL," ujar Ade Yasin yang juga merupakan Ketua Gugus Penanganan Coivid-19 Kabupaten Bogor itu.