Pertemuan Prabowo-Paloh disebut strategi Jokowi

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampow mengatakan, pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem terealisasi atas saran Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Menurut Jeirry, Jokowi menyarankan pertemuan itu supaya Prabowo bisa meluluhkan hati Paloh sehingga Gerindra 'diizinkan' bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah Jokowi-Ma'ruf atau Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Jadi, bagi Jokowi, Gerindra ini bisa jadi menjadi semacam penyeimbang kalau ada partai-partai mau menggoalkan agenda mereka dengan katakan mengancam Presiden," ujar Jeirry dalam diskusi di kantor Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) di Matraman, Jakarta, Senin (14/10). 

NasDem diketahui merupakan salah satu parpol KIK yang paling vokal menolak masuknya parpol baru ke koalisi. Namun, setelah bertemu Prabowo di kediamannya di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (13/10) lalu, Paloh mengatakan, tak mempersoalkan masuknya Gerindra ke KIK. 

Dengan menyarankan Prabowo menemui Paloh, menurut Jeirry, Jokowi juga secara tersirat menunjukkan bahwa suara NasDem didengarkan oleh dia. Pasalnya, hubungan Paloh dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sempat dikabarkan memburuk setelah Megawati mengeluarkan sinyal bakal membuka jalan bergabungnya Gerindra di KIK.

"Jadi, keinginan Gerindra bergabung ini kan keinginan PDI-P dan Pak Jokowi. Nah, di partai koalisi, banyak resisten dan resistensi paling besar ditunjukkan secara frontal oleh NasDem," ungkap dia. 

Lebih jauh, Jeirry mengatakan, PDI-P dan Jokowi juga terkesan ngebet untuk mengikat kesepakatan dengan Gerindra. Menurut dia, Gerindra bisa menjadi bemper untuk membantali tekanan-tekanan dari parpol anggota koalisi lainnya. "Jadi, kalau Gerindra masuk dalam koalisi pendukungnya akan lebih kuat dia dan percaya diri," jelasnya. 

Jeirry juga menyoroti kesepakatan amendemen menyeluruh terhadap konstitusi yang disepakati Prabowo dan Paloh dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, Paloh sepakat amendemen menyeluruh demi memperpanjang proses politik di DPR. 

Dalam proses politik yang panjang itu, menurut Jeirry, Paloh berharap resistensi publik terhadap amendemen konstitusi terus bertambah. Dengan begitu, wacana amendemen terbatas yang digaungkan PDI-P bisa dibatalkan. 

"Jadi, ini masih memerlihatkan bahwa memang NasDem, menurut saya, secara tidak langsung mau melakukan penolakan terhadap amandemen sebagaimana yang selama ini yang telah mereka wacanakan. Tapi, membahasakannya dalam bentuk yang lebih halus," ujar dia.

PDI-P tolak amendemen menyeluruh

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah mengatakan, partainya menolak wacana amendemen menyeluruh terhadap konstitusi. PDI-P, tegas dia, hanya ingin amendemen fokus untuk membahas wewenang MPR menetapkan haluan negara. 

"Jadi, di luar perubahan pasal itu, PDI-P tidak berada dalam pikiran apalagi sikap untuk mengubah pasal-pasal lain di dalam UUD tersebut," kata Basarah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di MPR Hidayat Nuh Wahid mengaku tak mempersoalkan amandemen menyeluruh yang disepakati Paloh dan Prabowo. Menurut dia, kesepakatan itu tidak serta merta bakal terealisasi jika mayoritas anggota MPR tidak setuju. 

"Enggak bisa perubahan itu dilaksanakan karena pimpinan partai. Seberapa pun (besarnya) mewacanakan dan diwacanakan (amendemen itu). Tidak bisa juga diwacanakan melalui seminar atau demonstrasi," kata Hidayat.