PKS kritik Menperin soal minyak goreng: Jangan banyak umbar janji!

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, diminta tidak terlalu banyak mengumbar janji soal pasokan dan harga minyak goreng (migor). Justru sebaiknya fokus mewujudkan target pasokan dan harga minyak goreng curah terkendali pada 4 April 2022.

"Sebelumnya, ia berjanji akhir bulan Maret soal migor ini sudah dapat dituntaskan. Sekarang, janji lagi. Kalau kebanyakan janji, apa bedanya Menperin dengan Mendag (Menteri Perdagangan)?" ucap Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, kepada Alinea.id, Jumat (1/4).

"Masyarakat jemu dengan janji-janji. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kinerja konkret di lapangan, bukan di atas kertas," imbuh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Mulyanto menerangkan, janji menstabilkan harga dan pasokan minyak goreng curah dilontarkan Menperin Agus pada 16 Maret lalu. Namun, 
ketersediaannya di pasaran masih minim dan harganya jauh di atas  harga eceran tertinggi (HET) hingga beberapa hari jelang target yang ditentukan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menemukan fakta-fakta tersebut saat mengecek harga di beberapa pasar di Jawa Tengah pada Kamis (31/3). Informasi langsung diterimanya dari para pedagang pasar tradisional.

Berdasarkan data pantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) per 31 Maret, harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp20.000 per kilogram. Di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing harganya Rp22.500, Rp22.800, Rp20.300, dan Rp20.900 per kilogram.

Angka tersebut, terang Mulyanto, masih jauh di atas HET sebesar Rp15.500 per kilogram. Artinya, minyak goreng curah belum aman dan terkendali.

Diinformasikan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten berhasil membongkar mafia minyak goreng di wilayah Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Polisi mengamankan 1.300 liter minyak goreng serta berbagai alat produksi dan menindak mafia minyak goreng yang mengemas ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium, Rabu (30/3).

"Sudah terbukti adanya modus repacking migor curah menjadi migor kemasan. Ini dilakukan terdorong karena marjin harga antarmigor curah dengan migor kemasan yang cukup lebar, sekitar dua kali lipatnya," beber Mulyanto.

"Sementara itu, data Kemenperin menyebut, ada sebanyak 166 perusahaan repacking migor ini secara nasional, belum [lagi] perusahaan repacking yang ilegal. Selain itu, tidak tertutup kemungkinan migor curah ini lari kepada pengguna yang tidak berhak, seperti industri menengah dan besar atau industri perhotelan," sambungnya. 

Mulyanto pun mendesak Menperin Agus meningkatkan pengawasan dan memastikan minyak goreng murah bersubsidi sampai kepada konsumen yang berhak dan tidak disimpangkan pengguna ilegal.