PKS tolak harga Pertamax naik, kutip pernyataan Ibu Menkeu

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, tidak sepakat dengan rekan-rekannya di Komisi VII DPR yang menyetujui kenaikan harga BBM jenis Pertamax (RON 92). Alasannya, Komisi Energi tidak pernah membahas kenaikan harga BBM nonsubsidi ini. 

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Direktur Pertamina, Komisi VII DPR menyetujui langkah pemerintah melalui PT Pertamina menyesuaikan harga BBM nonsubsidi dengan subsidi. 

"Pernah dalam FGD diangkat Pertamina soal ini. Namun, secara umum disikapi 'dingin' oleh anggota yang hadir," kata Mulyanto kepada Alinea.id, Rabu (30/3).

Menurutnya, pemerintah harus konsisten dalam mengambil kebijakan terkait harga BBM. Selain itu, keputusan semestinya diambil dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat yang masih belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19 

"Atau kalau dalam istilah Ibu Menkeu, agar tidak menimbulkan market shock," ucapnya.

Mulyanto berpendapat, konsistensi perlu dilakukan pemerintah agar kebijakannya mudah dipahami dan didukung publik. Dicontohkannya dengan harga Pertamax.

Pada awal-awal pandemi, harga migas dunia anjlok pada titik terendah. Namun, pemerintah tidak menurunkan harga Pertamax. Sekarang, saat harga migas naik, pemerintah justru segera bersikap untuk menaikan harga Pertamax. 

"Ini, kan, tidak konsisten. Masyarakat pada posisi yang tidak diuntungkan," jelasnya.

Akibatnya, lanjut Mulyanto, masyarakat tidak dapat membedakan BBM jenis umum, BBM khusus penugasan, dan BBM bersubsidi. Pangkalnya, semua harga BBM diatur pemerintah.

Dia berharap, pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan BBM umum, yang harganya bergerak sesuai mekanisme pasar. Dia menyarankan agar pasar yang menentukan harga melalui kompetisi yang adil antara Pertamina dan swasta lainnya sehingga terbentuk harga yang fair.

"Selain itu, kenaikan Pertamax secara langsung juga akan menekan Pertalite karena dapat diperkirakan pengguna Pertamax akan beralih ke Pertalite karena selisih harga yang cukup lebar antara Pertamax dan Pertalite akan mendorong terjadinya hal tersebut," pungkasnya.