PKS tolak kenaikan BBM subsidi, singgung anggaran IKN

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Syaikhu menegaskan, kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat dan akan menambah jumlah orang miskin.

"Berangkat dari jeritan hati dan suara rakyat, demi menyuarakan rasa keadilan rakyat, DPP PKS menyatakan dengan tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan Solar Bersubsidi," ujar Syaiku kepada wartawan, Jumat (2/9).

Syaikhu berharap pemerintah meninjau kembali rencana kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, rakyat membutuhkan keberpihakan dan kepedulian yang nyata dari pemimpinnya.

Syaikhu berujar, mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM adalah masyarakat kecil dengan kondisi ekonominya belum pulih pascapandemi. Menurutnya, pedagang kaki lima, supir angkot, buruh, UMKM, petani, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit.

"Mereka akan terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan," kata Syaikhu.

Ia mengatakan, kenaikan harga pangan dan energi akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin. Pasalnya, kata Syaiku, mayoritas masyarakat kita berada dalam kategori rentan miskin.

"Sedikit saja ada guncangan ekonomi akibat kenaikan harga BBM, maka itu akan membuat mayoritas masyarakat rentan miskin tersebut menjadi miskin," ujarnya.

Syaikhu menyinggung soal Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek kereta cepat Jakarta -Bandung. Kata Syaikhu, kenaikan harga BBM bersubsidi dan solar mengundang pertanyaan besar di benak masyarakat.

"Mengapa untuk membangun IKN pemerintah ada dana? Mengapa untuk menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung pemerintah sanggup? Namun, untuk memastikan harga BBM tetap terjangkau sebagai kebutuhan mendasar justru tidak sanggup?" ucap Syaikhu.

Syaikhu juga menyoroti bantuan sosial yang dicanangkan pemerintah sebagai kompensasi hanya bersifat sementara. Menurutnya, efek domino akibat kenaikan harga BBM bersubsidi akan berdampak luas dan signifikan.

"Penyaluran bantuan sosial selama ini banyak catatan, ketidakakuratan data, tidak tepat sasaran dalam penyaluran hingga terjadinya korupsi," ujarnya.

Syaikhu juga menyinggung pembengkakan biaya APBN yang oleh pemerintah kerap disebut karena adanya subsidi BBM. Menurut dia, seharusnya pembengkakan APBN bisa dikurangi dengan melakukan usaha ekstra dalam melakukan efisiensi APBN agar bebas dari pemborosan belanja dan praktik korupsi.

"Pemerintah seharusnya bisa menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas," ucapnya.