Politikus Demokrat cium dana besar dipersiapkan untuk tunda Pemilu 2024

Anggota Komisi III DPR, Benny K Harman, mengaku mendapatkan informasi mengenai adanya dana dalam jumlah besar yang diduga untuk agenda penundaan Pemilu 2024. Benny menyampaikan itu saat menyoroti kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rapat kerja di Senayan, Selasa (14/2).

"Saya dengar dananya banyak sekali ini untuk menunda pemilu. Pakai dana penundaan pemilu yang enggak nampung dana lewat bank, bisa langsung," ujar Benny. 

Awalnya, politikus Partai Demokrat itu menyampaikan kekecewaannya kepada jajaran pimpinan PPATK terkait laporannya yang tidak detail. 

"PPATK ini bikin dalam kaitan tiga kejahatan. Korupsi, terorisme dan narkotika. Jadi PPATK itu jangan kayak di menara gading, tidak nyambung dan konek dengan masalah bangsa," katanya.

"Saya kecewa ketika mendapatkan laporan seperti ini. Bapak PPATK ini semangat sekali untuk ngomong teroris itu. Saya setuju itu, tapi jangan yang itu ditonjolkan. Korupsi dan narkotika itu jahat juga. Jelaskan kepada kita," ujarnya 

Menurut Benny, akan lebih bagus kalau PPATK membuat narasi yang lebih detail, mana yang termasuk kategori korupsi dan perjudian. Apalagi menjelang tahun politik.

Menurut dia, jajaran PPATK hanya memberikan informasi yang terperinci terkait kejahatan terorisme saja. Ia pun mengaku mendapatkan informasi mengenai adanya dana untuk menyukseskan agenda penundaan Pemilu 2024. 

Kendati demikian, politikus asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu tidak menjelaskan detail dana dimaksudkan.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk DPR dan elite politik di lingkaran Kepala Negara perihal wacana penundaan pemilu. Menurutnya, meski masyarakat terlihat cendrung diam, namun bukan berarti tidak melakukan perlawanan bila wacana tersebut diwujudkan.

"Pesan saya Pak Joko Widodo dan juga all the president's men yang mengelilingi ya, yang menyesatkan dan juga teman-teman DPR, tolong jangan pernah ditunda pemilu," kata Amien Rais di Asrama Pondok Haji, Jakarta Timur, Senin (13/2).

"Yang kedua, jangan menginjak-injak konstitusi karena rakyat sekarang itu tidak bodoh. Sekarang semua orang, dari abang becak sampai siapapun itu sudah punya HP, bisa mengikuti apa yang terjadi. Jangan disangka mereka diam. Kalau mereka diam itu mungkin masih siap-siap. Begitu wacana ditunda apalagi mau diengenirange direkayasa sidang MPR, sidang istimewa itu saya yakin masyarakat sipil akan bergerak," ucapnya.