Politikus Demokrat sesalkan PDIP serang balik SBY

Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyesalkan sikap kader PDI Perjuangan (PDIP) yang terkesan menyerang partainya terkait pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait dugaan Pemilu 2024 akan berjalan tidak jujur dan adil. Sebab, kata Herman, pernyataan SBY ditujukan untuk semua pihak, bukan PDIP.

"Kalau mau menjelekan mah banyak celah, saya akan berbicara jelek tentang Pemilu 2014, 2019, tapi saya gak mau bicara itu. Justru tudingan tudingan bahwa terjadi kecurangan pemilu di 2009 itu jahat. Kan ada penyelenggaranya di situ. Jadi, kalau mau kemudian menjelekan jelekan setumpuk saya," kata Herman kepada wartawan, Jumat (30/9).

Menurut Herman, pernyataan SBY dalam Rapimnas Partai Demokrat merupakan forum internal. Sehingga, pihak luar termasuk PDIP seyogyanya tidak mencampuri urusan internal partai besutan SBY tersebut.

"Jadi, ini kan forum internal kami, di rumah tangga lagi bicara, lagi ngobrol, tiba-tiba sebelah kemudian kok nyerang nyerang sebelah," ucapnya. 

Herman mengatakan, apa yang disampaikannya SBY soal potensi Pemilu 2024 berjalan tidak jujur dan adil seharuanya dijadikan evaluasi untuk bersama-sama membangun demokrasi yang berkualitas di hajatan lima tahunan nanti. 

"Pak SBY mengajak ayok kita membangun gerakan moral supaya betul-betul ini. Nah penekanan jahat bukan itu berarti mengandung arti eh SBY selama dua periode memipimin 10 tahun tidak pernah menjalankan politik politik yang seperti ini. Itu untuk meyakinkan bahwa pemerintahan pada saat itu tidak pernah mencampuradukan posisi sebagai kepala negara kepala pemerintahan dengan pesta demokrasi," ucap dia. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, merespon balon pernyataan SBY dengan menyatakan Pemilu 2009 yang digelar di masa SBY dinilai sarat kecurangan. Hasto pun meminta SBY untuk bertanggung jawab atas kecurangan yang terjadi karena saat itu merupakan periode kepemimpinannya. 

Ia mengatakan, pada era kepemimpinan SBY ditemukan manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang bersifat masif. Selain itu, Hasto juga menyinggung saat SBY terpilih pada 2004, sebab saat itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum dijabat Anas Urbaningrum yang masuk Partai Demokrat setahun setelah Pemilu 2004 digelar.