Politikus PAN kritik pemerintah pecah fokus tangani pandemi

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan sudah saatnya pemerintah pusat menerapkan karantina wilayah untuk mengatasi pandemi Covid-19. Menurut politikus PAN ini, laju kasus Covid-19 belakangan ini kian mengkhawatirkan.

"Saat ini kebijakan pemerintah baru menerapkan PPKM. Makanya perlu diambil langkah untuk melakukan PSBB atau karantina wilayah dengan kajian-kajian yang komprehensif, jangan tunggu sampai pandemi ini makin parah," kata Guspardi dalam keterangannya, Rabu (23/6).

Guspardi menerangkan, kajian yang dimaksud ialah melakukan pemetaan dan menentukan daerah-daerah yang memungkinkan untuk diterapkan karantina wilayah sesuai  zona. Selain itu, perlu kesiapan infrastruktur penunjang di daerah tersebut.

Pemerintah pusat, sambungnya, selalu pecah fokus dalam menangani pandemi. Pemerintah lebih mengedepankan pemulihan ekonomi ketimbang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Padahal, kata dia,  jika angka kasus berangsur melandai, maka roda perekonomian akan pulih dengan sendirinya.

"Harusnya tidak begitu. Kalau ekonomi yang jadi fokus, penyelesaian pandemi tak berbanding lurus," ujarnya.

Guspardi menegaskan, pemerintah mesti mempercepat dan meningkatkan  jangkauan pemberian vaksin  untuk masyarakat secara luas. Hingga Selasa (22/6), vaksinasi tahap pertama baru mencapai 23.789.884 jiwa dan vaksin tahap kedua 12.604.134 jiwa. Angka ini masih jauh dari target  60%-70% penduduk yang sudah divaksin untuk menciptakan herd immunity  atau kekebalan komunal.

Di samping itu, lanjut Guspardi, pemerintah daerah di seluruh Indonesia juga mesti mematuhi instruksi Mendagri Nomor 14 Tahun 2021 yang ditandatangani Tito Karnavian, Senin (21/6). Instruksi ini memuat 18 poin tentang kebijakan terbaru mengenai pencegahan Covid-19.

"Pemerintah jangan terlambat menentukan kebijakan, karena dampaknya akan berbahaya. Akan lebih banyak lagi nyawa yang terancam," ujar dia.

Sebelumnya, Epidemiologi dari Centre for Environmental and Population Health, Griffith University Australia, Dicky Budiman mendukung pemerintah menerapkan karantina wilayah.

Ia menyarankan pemerintah memperhatikan kesiapan fasilitas layanan kesehatan, khususnya di daerah yang belum optimal infrastruktur kesehatannya. Seperti keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) dengan mengikuti standar WHO yakni 60% terisi.

"Bicara faskes tidak melulu Covid. Ada masalah dan potensi persoalan kesehatan lainnya yang perlu dipikirkan," ujar Dicky, Senin (20/6).