Prabowo sepakat dana saksi ditanggung pemerintah

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyatakan kesetujuannya terhadap usulan dana saksi Pemilu 2019, ditanggung negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan tersebut disampaikan Komisi II DPR RI, untuk mengurangi beban partai politik.

Menurut Prabowo, wacana tersebut patut didukung karena dapat memangkas ongkos politik yang besar. Selama ini, elite dan partai politik lah yang menanggung kebutuhan tersebut.

"Saya setuju, kita harus membuat sistem politik Indonesia yang tidak mahal, untuk mengurangi ongkos politik, pokoknya saya dukung," katanya di Lapangan Klender, Jakarta Timur, Rabu (23/10).

Prabawo mengatakan, ongkos politik di Indonesia terlalu mahal jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Dia mengaku telah menelaah biaya politik di sejumlah negara.

"Saya belajar ke Perancis-Inggris dan Eropa Barat lainnya, pemilihan itu tidak mahal, untuk jadi anggota parlemen di Inggris paling habis 100 poundsterling," sambungnya.

Meski demikian, Prabawo  menganjurkan agar wacana tersebut di kaji secara komprehensif. Ini penting agar keuangan negara tak terganggu dengan kebijakan tersebut. 

"Tentunya jangan memberatkan penghasilan negara makanya dulu kami mendukung pemilihan melalui perwakilan," ucapnya.

10 fraksi di DPR telah setuju dengan usulan pembebanan dana saksi pada APBN. Usulan tersebut muncul menyikapi sejumlah partai politik yang tidak memiliki dana cukup untuk menghadirkan saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pemilu.

Sejauh ini usulan dana tersebut telah diajukan ke Badan Anggaran DPR RI, dengan besaran dana yang diajukan sebesar Rp3,9 triliun.