Presiden: Belum terpikir melakukan reshuffle kabinet

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku, belum memikirkan perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju. Presiden juga belum memastikan apabila ada kocok ulang kabinet apakah akan ada elite Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk atau tidak.

"Reshuffle belum terpikir, belum terpikir ke sana," katanya usai menghadiri perayaan hari ulang tahun ke-10 Partai NasDem di Jakarta, Kamis (11/11).

Presiden hanya memastikan akan melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI, minggu depan. Andika menggantikan Marsekal Hadi Tjanjanto yang memasuki waktu pensiun pada 1 Desember 2021.

Jokowi juga belum memastikan kapan pelantikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu akan dilakukan. "Harinya baru dicari hari baik. [Pelantikan pada] minggu depan, insyaallah," ucapnya.

Isu kocok ulang kabinet mencuat seiring hendak pensiunnya Hadi Tjahjanto. Hadi diperkirakan akan masuk Kabinet Indonesia Maju.

Selain itu, kocok ulang kabinet juga untuk mengakomodasi bergabungnya PAN ke dalam koalisi pemerintahan. Perombakan itu sekaligus sebagai momentum evaluasi presiden terhadap para pembantunya, terutama menjelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Menteri-menteri yang akan berlaga di ajang demokrasi lima tahunan itu akan mendua dalam bekerja bahkan diperkirakan waktunya akan habis untuk urusan politik bukan menuntaskan tugas dan kerja di kabinet.

Rapat paripurna DPR pada Senin (8/11) lalu, menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai pemegang tongkat komando Panglima TNI. Sebelumnya, Andika mulus saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi I DPR.

Sebelum dipercaya menjadi Panglima TNI, Andika pernah mengemban jabatan penting di tubuh TNI sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad), Komandan Komando Pembina Doktrin Pendidikan, dan Latihan Angkatan Darat (Dankodiklat AD).

Andika juga pernah memimpin teritorial saat menjadi Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XII/Tanjungpura pada 2016. Sebelum itu, Andika adalah Komandan Pasukan Pengamanan Presiden yang mengawal Presiden Jokowi. Jokowi dan Andika boleh dibilang cukup dekat.

Akan tetapi, pemilihan Andika sebagai pengganti Hadi Tjahjanto ditentang sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM). Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid, mengatakan, Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan ulang keputusannya itu. 

Usman mengklaim, yang dia suarakan didukung 14 LSM anggota koalisi. Menurutnya, faktor politik lebih kental di balik penunjukan Andika dibanding filosofis dari pertahanan negara maupun persoalan undang-undang pertahanan negara dan UU TNI.

Usman menyebut, faktor politis itu karena kedekatan Andika dengan Jokowi melalui mertuanya, Jenderal (Purn) TNI AM Hendropriyono yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).