Presiden Jokowi jawab desakan publik soal penundaan pemilu, ini pernyataannya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sesuai jadwal. Pernyataan ini disinyalir menjawab atas berbagai desakan kepadanya agar bersikap tegas terkait wacana penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada (pemilihan kepala daerah) dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya," kata Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) soal persiapan pemilu dan pilkada di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), pada Minggu (10/4).

"Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat, bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," imbuh dia.

Presiden Jokowi melanjutkan, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada medio Juni 2022. Ini sesuai Pasal 167 ayat (6) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017  tentang Pemilu, di mana tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Karenanya, Presiden Jokowi meminta jajarannya segera menyelesaikan payung hukum yang dibutuhkan Pemilu dan Pilkada 2024. Selain itu, menugaskan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, berkomunikasi secara intens dengan DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar perencanaan programnya bisa didetailkan.

"Didetail lagi dan sehingga regulasi yang ada yang disusun ini tidak multitafsir dan nanti bisa menimbulkan perselisihan di lapangan," jelas mantan Wali Kota Solo ini, melansir situs web Sekretariat Kabinet (Setkab).

Lebih jauh, Presiden Jokowi menerangkan, anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 2022-2027 akan dilantik pada Selasa (12/4). Mereka diharapkan segera mempersiapkan pemilu dan pilkada. 

"Nanti, kita perlu berbicara dengan KPU dan juga Bawaslu mengenai persiapan-persiapan ini agar persiapan pemilu dan pilkada yang ini, kita belum punya pengalaman serentak itu, betul-betul bisa kita persiapkan dengan matang," tuturnya.

Dalam ratas ini turut dihadiri Mahfud MD; Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy; Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno; dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Kemudian, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo; Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung; Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa; Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat melarang para pembantunya berbicara soal penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan kepala negara. Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak tegas.

"Dari statement-nya ini, dari bahasanya kelihatan, bahasanya itu 'Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan'. Ini perpanjangan apa? Perpanjangan STNK atau apa? Penundaan apa? Ini, kan, kita tidak tahu," terang pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago, melansir VOI.

"Kenapa tidak langsung sebut perpanjangan masa jabatan presiden, misalnya, penundaan pemilu, dan saya akan bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu tepat pada waktunya sesuai yang sudah diagendakan oleh KPU? Itu baru clear. Itu makanya, yang saya bilang, tidak ada strong leadership di situ. Tidak punya itikad baik," imbuh Ipang, sapaannya.