logo alinea.id logo alinea.id

Proposal pembubaran koalisi Prabowo-Sandi dari Demokrat

Partai Demokrat mengajukan proposal pembubaran koalisi Prabowo-Sandi yang dibentuk pada Pilpres 2019.

Ardiansyah Fadli
Ardiansyah Fadli Selasa, 11 Jun 2019 00:22 WIB
Proposal pembubaran koalisi Prabowo-Sandi dari Demokrat

Partai Demokrat mengajukan proposal pembubaran koalisi Prabowo-Sandi yang dibentuk pada Pilpres 2019.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Rachland Nashidik membuat proposal politik dalam menanggapi soal gagasannya tentang pembubaran koalisi Adil Makmur pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno

Pada poin pertama dalam proposal politiknya, Rachland menegaskan, yang dibuatnya ini sama sekali tidak didasari motif politik, melainkan atas dasar keprihatinan akibat dampak buruk dari kontestasi Pilpres 2019 berupa polarisasi yang kini tengah terjadi di akar rumput antara pendukung pasangan calon 01 dan 02. 

"Polarisasi ini sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik sosial," kata Rachland dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id di Jakarta (10/06).

Menurut Rachland, proposal pembubaran koalisi menjadi cara untuk mengetuk nurani para elite di dua koalisi. "Sebab, sampai hari ini mereka tak terdengar punya gagasan untuk mencegah benturan sosial yang saya cemaskan," lanjut Rachland.

Para tokoh elite politik, mestinya mempunyai misi untuk mengembalikan kedamaian dan menghentikan permusuhan di tengah masyarakat.

"Sebagai pemimpin, mereka harus memikirkan keselamatan bangsa dari ancaman potensi konflik di antara sesama warga. Mustahil mereka tidak tahu atau tidak merasa bahwa ada polarisasi yang runcing di akar rumput yang menyimpan potensi benturan," kata dia.

Akan tetapi, pengamat politik dari Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah Putra menanggapi itu dengan pendapat lain. Menurutnya, Partai Demokrat justru mesti paham etika dalam berpolitik pada konteks koalisi. 

Sponsored

"Meskipun hak personal partai memutus hubungan dengan koalisi seusai Pemilu. Tetapi lebih bijak andai Demokrat lebih paham etika politik, Itulah konsekuensi politik presidensial, bagi kubu yang tidak berhasil memenangi kontestasi hanya bertahan hingga Pemilu," ujarnya saat dikonfirmasi terpisah.

Menurut dia, proposal politik tersebut bisa saja diartikan sebagai bagian dari manuver politik. Sebab, sejak keluarnya Demokrat dari kubu oposisi dan berharap masuk ke dalam kubu pertahana pun, sudah bermasalah.

Dedi menjelaskan, setidaknya, dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, Demokrat hanya akan berlabel oportunis sehingga sulit diterima oleh anggota koalisi petahana. Terlebih, kata dia, Demokrat tidak memperoleh suara yang signifikan dalam pemilu beberapa waktu lalu. Kedua, semakin memperkuat asumsi bahwa Demokrat sejak awal tidak benar-benar di kubu koalisi Adil Makmur.