sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

SBY dan AHY bakal respons KLB di Sumut

Seluruh kader Demokrat diminta menyimak peryataan SBY dan AHY

Fathor Rasi
Fathor Rasi Jumat, 05 Mar 2021 14:07 WIB
SBY dan AHY bakal respons KLB di Sumut

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan merespons dinamika politik yang berkembang di The Hill Hotel and Resort Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3)

Meski demikian, Ossy tidak menyebut detail kapan dan di mana SBY dan AHY akan menyampaikan pidato. "Siap, kalau sudah ada pasti diinfokan," singkat Ossy dihubungi Aline.id.

Pernyataan SBY dan AHY tersebut, jelasnya, untuk merespons manuver kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. KLB para kader pecatan tersebut, sambungnya, merupakan pelanggran hukum melalui persekongkolan antara pihak luar dan pihak dalam partai yang nyata-nyata melawan hukum yang berlaku.

"Kepada segenap kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar menyimak pernyataan politik Bapak SBY,” ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meyakini, ribuan peserta Kongres Luar Biasa (KLB) yang diinisiasi oleh Jhoni Allen Marbun cs bukan pemilik suara sah. Dia juga menyebut, peserta kongres telah diiming-imingi uang agar dapat hadir acara tersebut.

"Peserta Kongres yang diklaim sudah 1.200 orang itu bukanlah pemilik suara sah. Banyak bukti dan pengakuan dari kader yang bukan pemilik suara, yang ditawarkan insentif money politics asalkan bersedia hadir, dan akan dianggap mewakili kab/kota/provinsi itu," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (5/3).

Herzaky memastikan, para peserta KLB merupakan kader fiktif yang dibuat penyelenggara. Tujuannya, agar KLB terkesan sah dan kuat.

"Padahal kenyataannya, yang hadir bukanlah pemilik suara. Melainkan hanya kader atau mantan kader yang dibuat seakan-akan pemilik suara sah dan mewakili kota, kabupaten, atau provinsi tertentu," pungkasnya.

Sponsored
Berita Lainnya