Tahun politik, waspadai eksploitasi isu agama

Situasi politik tahun 2018 diprediksi memanas. Terlebih tahun ini, akan digelar Pilkada di 171 daerah pada 27 Juni 2018, sekaligus dimulainya tahapan Pemilu 2019. Kondisi tersebut, dianggap rentan untuk dimanfaatkan oleh kelompok radikal dalam rangka menyerang lawannya.

Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, kelompok radikal biasanya memakai agama sebagai jubahnya untuk menggapai tujuan politik tertentu. Mereka bermain di isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta hoaks, dan ujaran kebencian.

"Saat ini serangan mereka semakin membabi buta," ujar Karyono di Hotel Aryaduta Semanggi, Senin (19/2).

Dia menyontohkan serangan terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disebut ingin meniadakan azan. Selanjutnya Kapolri Jenderal Tito Karnavian disebut mengelompokkan organisasi keagamaan Islam selain Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), adalah organisasi berbahaya. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga diserang dengan isu terkait Partai Komunis Indonesia (PKI).

Karena itu, Karyono menegaskan berbagai serangan tersebut bagian dari upaya pelemahan pemerintahan.

"Semua elemen bangsa harus melakukan konsolidasi untuk melawan kelompok radikal tersebut. Kelompok itu yang sering melanggar konstitusi," sambungnya.

Sementar peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Adriana Elisabeth memaparkan bahwa kelompok radikal berkembang karena ada faktor ideologi dan uang. Ia lalu menyebut munculnya kelompok ini karena ada propaganda dari kelompok lain, fasilitas yang dijanjikan, paham penyucian diri, dan adanya kepentingan dan ikatan tertentu.

Bahkan, Adriana menyebut institusi pendidikan adalah salah satu tempat munculnya kelompok tersebut.

" Relasi sosial juga bisa memperkuatnya, dan hampir semua lini mereka mencoba," ujar Adriana.