11 daerah jadi percontohan pendanaan climate change

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong agar pemerintah daerah melalui APBD turut mendanai program-program yang berkaitan dengan perubahan iklim atau climate change. Untuk memulai itu, tahun ini akan diujicobakan pengelolaan dana untuk program perubahan iklim kepada 11 daerah yang terdiri dari tujuh provinsi, tiga kabupaten dan satu kota.

"Tahun ini, kita akan memulai program regional climate budget tagging di level daerah. Akan diujicobakan di 11 daerah," katanya dalam video conference, Selasa (30/3).

Dengan masuknya anggaran APBD untuk mendukung penyelamatan lingkungan, akan semakin menguatkan komitmen Indonesia dalam isu climate change. Pasalnya pemerintah juga telah mendukung program tersebut melalui APBN.

Bendahara negara tersebut mengungkapkan, dukungan APBN untuk perubahan iklim di daerah dapat dilakukan melalui dana transfer pusat ke daerah yang sebagian memang sudah digunakan untuk pengelolaan sampah waste energy.

"Dengan begitu maka indonesia akan menjadi negara yang betul-betul mampu jalankan komitmennya untuk menghindari terjadinya bencana climate change di dunia," ujarnya.

Adapun rata-rata belanja APBN melalui kementerian/lembaga yang berkaitan dengan perubahan iklim mencapai Rp86,7 triliun per tahun. Di mana 88,1% di antaranya untuk infrastruktur hijau atau green infrastructure.

Dana transfer ke daerah untuk program climate change tersebut, dapat diambil dari pagu dana alokasi khusus (DAK) non-fisik dan insentif daerah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. 

Dia pun menuturkan akan melakukan perbaikan kebijakan transfer ke daerah tersebut. Agar nantinya pemerintah daerah yang menjalankan program climate change mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.

"Kami akan terus memperbaiki formulasi kebijakan transfer ke daerah, sehingga semakin memberikan dukungan kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen dan ownership untuk mengatasi tantangan perubahan iklim ini," tuturnya.