sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pertama sejak pandemi, anggaran TKD naik jadi Rp811,7 triliun

Transfer Ke Daerah (TKD) 2023 memiliki empat kebijakan umum.

Erlinda Puspita Wardani
Erlinda Puspita Wardani Rabu, 31 Agst 2022 06:55 WIB
Pertama sejak pandemi, anggaran TKD naik jadi Rp811,7 triliun

Pemerintah mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp811,7 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hal tersebut dilakukan salah satunya untuk menguatkan kapasitas fiskal daerah.

“Pada tahun 2023, alokasi TKD mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Kenaikan ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI, Selasa (30/08).

Lebih lanjut menurutnya, TKD 2023 memiliki kebijakan umum, yakni untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal baik pusat maupun daerah, serta harmonisasi belanja pusat dan daerah. Kedua, untuk memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel, dan transparan. 

Berikutnya, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat. Terakhir, untuk mendorong pemanfaatan instrumen pembiayaan guna mengatasi keterbatasan kapasitas fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

Jumlah TKD pada RAPBN 2023 meningkat dibandingkan tahun ini yaitu Rp799,1 triliun dan merupakan pertama kalinya kembali menembus angka Rp800 triliun sejak terjadi pandemi Covid-19.

Sebelumnya, Srimul menyampaikan, TKD pada RAPBN 2023 diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, yang salah satunya diperuntukan bagi pelayanan kesehatan dan pendidikan terdesentralisasi. 

Peningkatan TKD ini, menurut Srimul, juga dipengaruhi adanya beberapa provinsi baru di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu juga adanya peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) karena kenaikan harga komoditas.

“Kita punya beberapa provinsi baru di Papua dan juga kita berharap untuk DBH kita harus membayarkan karena harga komoditas yang tinggi tahun depan harus kita bayarkan ke daerah,” Kata Srimul dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun 2023 yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (16/08).

Sponsored
Berita Lainnya
×
tekid