Belum seminggu menjabat, PKS sudah kritik Mendag Zulhas soal migor

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan pemerintah, agar perombakan kabinet atau reshuffle tidak sekadar bagi-bagi jatah kekuasaan untuk partai koalisi pemerintah. 

Meskipun reshuffle merupakan hak prerogratif dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mardani mengatakan pihaknya menaruh harapan kepada para menteri yang baru menjabat untuk membuktikan kinerjanya di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Presiden Jokowi telah melantik dua menteri yakni Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.

Selain itu, Afriansyah Ferry Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/BPN, dan Wempi Watipo sebagai Wamendagri.

"Terutama menangani stabilitas harga minyak goreng dan harga bahan pokok yang masih belum stabil," ujar Mardani sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (18/6). 

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS ini berharap, dalam kurun waktu dua minggu, para menteri bisa membuktikan kinerjanya kepada masyarakat Indonesia. 

"Kalau kami berharap dua pekan ke depan urusan harga migor dan beberapa komoditi keperluan masyarakat dapat segera terjangkau," kata dia.

Terpisah, anggota Komisi VII DPR Mulyanto, mengkritik ide Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yang ingin menghapus minyak goreng (migor) curah. Ia menilai Zulhas tak bisa diandalkan karena seolah belum berbuat apa-apa sudah menyerah untuk mengurus masalah migor curah. 

Harusnya, kata Mulyanto, sebagai Mendag baru, Zulhas hadir dengan gagasan-gagasan dan terobosan baru. Bukan malah bolak-balik pada wacana lama yang berisiko menimbulkan masalah baru.  

"Keinginannya Ini senada dengan wacana yang dikembangkan oleh Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, untuk menghapus dan melepas migor curah mengikuti mekanisme pasar," kata Mulyanto kepada Alinea.id.

Mulyanto menyatakan tidak setuju dengan ide tersebut. Belum saatnya bagi pemerintah mengambil langkah kebijakan tersebut di tengah sengkarut persoalan migor sekarang ini.  

"Jangan seperti pepatah, buruk rupa cermin dibelah. Karena ketidakmampuan mengendalikan pasokan dan harganya, maka migor curah tersebut dihapuskan dan dilepas mengikuti mekanisme pasar. Negara tidak boleh lepas tangan, dengan dalih menyerahkannya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir dan bertanggung-jawab melindungi segenap bangsa," katanya.

Mulyanto menganggap, kondisi ini seperti sebuah paradoks karena di negeri yang kaya sumber daya alam (SDA) dan produsen migor nomor satu dunia, namun harga CPO internasional yang tinggi tidak menjadi berkah, malah justru sebaliknya menuai musibah.  

Seharusnya harga migor di Indonesia sama atau mendekati harga migor di negeri jiran itu, sebab sama-sama produsen CPO utama di dunia. Bahkan Indonesia, dibanding Malaysia, memiliki lahan kelapa sawit yang luas dan masih dapat ditingkatkan.

"Karenanya, Mendag baru harus hadir menatakelola pasar migor ini dengan baik, bukan malah meliberalisasikannya. Negara hadir memihak masyarakat dengan menyediakan pasokan migor yang cukup dan harga yang terjangkau, bukan menjadi kaki tangan oligarki melalui pasar yang ekstraktif," pungkas Mulyanto.