Di tengah dinamika industri kreatif yang semakin berkembang, isu hak cipta kerap menjadi perdebatan antara pencipta karya dan pihak yang menggunakannya. Menyadari pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang sehat, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif didorong untuk berperan sebagai penengah dalam menyelesaikan perselisihan terkait hak cipta.
Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Evita Nursanty, menekankan perlunya peran aktif pemerintah dalam mengawasi dan menengahi perbedaan pandangan antara para pelaku industri kreatif, khususnya terkait hak cipta.
“Sekarang ini, kalau kita baca di media, ada pertikaian antara pencipta lagu dan pihak yang membawakan lagu. Mungkin Pak Menteri bisa memikirkan adanya satu tim pengawas terhadap isu seperti ini, karena harus menjadi middle man dalam perselisihan yang ada. Mungkin bisa mempersatukan semua industri ekonomi kreatif dan para pelaku industrinya,” ujar Evita dalam rapat di Kompleks Parlemen, Rabu (19/3).
Mendorong regulasi yang lebih jelas
Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak cipta di Indonesia adalah belum adanya regulasi yang secara rinci mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara efektif. Evita menyoroti aturan yang lebih jelas dan komprehensif dapat dirancang di bawah kepemimpinan Menteri Ekonomi Kreatif untuk memastikan perlindungan hak kekayaan intelektual yang lebih baik.
“Sekarang kan si A menyalahkan B, tapi belum ada aturan yang seperti apa. Di tangan Pak Menteri, aturan itu bisa dirancang. Karena intellectual property right di Indonesia masih perlu diperbaiki, dan saya rasa ini menjadi bagian penting dalam pengembangan ekonomi kreatif,” tambahnya.
Sebagai sektor yang semakin berkontribusi terhadap perekonomian nasional, industri kreatif membutuhkan kepastian hukum yang dapat melindungi hak pencipta sekaligus memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi. Dengan adanya regulasi yang lebih kuat, diharapkan tidak hanya dapat mengurangi perselisihan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi para pelaku industri.
Peran Menteri Ekonomi Kreatif sebagai penengah bukan hanya dalam menyelesaikan konflik, tetapi juga dalam mendorong sinergi antar pelaku industri. Dengan adanya mekanisme mediasi yang efektif, para pencipta karya, musisi, seniman, serta pihak yang menggunakan karya mereka dapat bekerja sama dengan lebih harmonis.
Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran mengenai pentingnya hak cipta terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan industri musik, film, seni rupa, hingga konten digital. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung perlindungan hak cipta akan semakin memperkuat ekosistem ekonomi kreatif Indonesia agar lebih kompetitif di tingkat global.
Dukungan pemerintah dalam membentuk aturan yang adil dan transparan akan menjadi langkah maju bagi perkembangan industri kreatif di Indonesia. Dengan memastikan setiap pelaku industri mendapatkan haknya secara proporsional, sektor ini akan terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
