Anggota DPR: Perbaiki kesejahteraan petani untuk ketahanan pangan

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rokhmin Dahuri, menegaskan indikator utama ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada tingkat produksi, tetapi juga mencakup kesejahteraan petani serta keberlanjutan sistem pangan secara menyeluruh. 

Menurutnya, terdapat tiga indikator ketahanan pangan. Yakni, produksi nasional harus lebih besar ketimbang konsumsi. Lalu, petani, nelayan, peternak, dan produsen pangan lainnya harus sejahtera.

"Jangan sampai produksi kita melimpah tapi pelaku utamanya tetap hidup melarat," ujar Rokhmin, dikutip Kamis (10/4).

Terakhir, keberhasilan tersebut harus berkelanjutan.

Ia mengungkapkan Indonesia saat ini memiliki tantangan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan. Salah satunya, impor empat komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, gula, dan daging.

Terkait kondisi saat ini, Rokhmin menjelaskan produksi beras nasional masih menjadi komoditas paling siap. Menurut data Kementerian Pertanian, proyeksi produksi beras tahun 2025 mencapai 33 juta ton, sementara kebutuhan nasional hanya sekitar 31 juta ton.

"Artinya, kita surplus dua juta ton. Ditambah cadangan beras Bulog saat ini sebesar 2,4 juta ton, maka ketersediaan cukup untuk stabilisasi harga dan pasokan," ungkapnya.

Namun, ia menyoroti persoalan pangan tidak hanya berhenti pada aspek produksi. Komoditas lain seperti jagung, gula, dan kedelai masih menjadi pekerjaan rumah besar. Selain itu, aspek logistik, distribusi dan pergudangan juga perlu mendapat perhatian serius karena produksi pangan tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

"Contohnya beras, ada daerah yang surplus seperti di pulau Jawa dan Sulawesi Selatan, tapi ada juga daerah minus seperti NTT (Nusa Tenggara Timur) dan Riau. Jadi penting sekali perbaikan sistem transportasi dan pergudangan agar distribusi merata," urainya.

Lebih lanjut dia bilang mewujudkan swasembada pangan nasional harus melibatkan tiga subsistem utama: produksi, konsumsi, dan logistik. Ia meminta pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk tidak terjebak pada angka produksi semata, melainkan memastikan keseimbangan seluruh aspek dalam sistem pangan nasional.