Erick Thohir: Ada 159 kasus hukum di Kementerian BUMN, 53 tersangka

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan, kasus hukum dan transparansi di Kementerian BUMN jadi isu penting. Alasannya, mendapati 159 kasus terjadi di instansi yang dipimpinnya saat pertama kali menjabat.

"Dan yang menjadi tersangka kurang lebih 53," katanya dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Upaya Pemberantasan Korupsi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BUMN, yang disiarkan virtual, Selasa (2/3).

Untuk menyelesaikannya, Erick telah mengambil sejumlah langkah, seperti menerbitkan peraturan menteri (permen) untuk mendukung transparansi dan transformasi. Selain itu, segera menekan beleid untuk mengatasi tumpang tindih di Kementerian BUMN.

"Permen yang akan kita keluarkan di minggu ini adalah salah satunya Permen PMN (penyertaan modal negara). Bahwa kita tidak mau lagi ada PMN-PMN yang tidak transparan secara prosesnya," jelasnya.

Berikutnya, sedang melakukan perbaikan restrukturisasi PMN. Dalihnya, banyak program PMN selama ini menjadi beban "perusahaan pelat merah" yang menjalankan.

"Karena itu, PMN restrukturisasi itu lebih pada tingkat pembicaraan direksi Kementerian BUMN dan cukup dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saja," ucapnya.

Terakhir, terkait dengan PMN aksi korporasi. Menurut Erick, kebijakan ini tidak perlu memakai dana pemerintah, tetapi cukup dikelola direksi dan kementerian.

Apabila akhirnya membutuhkan dana pemerintah, tugas pokok dan fungsinya harus dibicarakan dengan Kemenkeu. Menurut Erick, sistem tersebut guna memudahkan seluruh kementerian, perusahaan BUMN, dan lembaga pemeriksa melihat strategi bisnis proses. 

"Tentu tidak cukup di situ sebagai laporan. Kami juga terus memperbaiki proses daripada laporan secara transparan," jelasnya.