Inilah faktor yang buat pemerintah keranjingan produk impor hingga bikin Jokowi marah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dibuat murka oleh anak buahnya lantaran banyak kementerian/lembaga negara yang doyang menggunakan produk impor. Namun, ternyata impor tersebut dilakukan dengan alasan berdasar.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, mengatakan ketergantungan RI pada impor karena produk asing memiliki keunggulan. Dirinya lalu mencontohkan dengan proses lelang suatu pengadaan barang.

Dia menerangkan, produk impor kerap menjadi pemenang dalam lelang yang dilakukan pemerintah lantaran prosedur itu umumnya mencari produk dengan harga yang paling miring. Apalagi, kebijakan tersebut dimuat dalam petujuk teknis (juknis).

"Harus diakui, pada beberapa hal kita masih kalah. Produk dalam negeri kita harganya relatif lebih mahal," ungkapnya dalam Market Review di dalam kanal YouTube IDX Channel, Selasa (29/3).

Produk impor, terang Eko, memiliki keunggulan tersendiri. Misalnya, biaya logistik murah hingga aksesibilitas dari para pesertanya yang mau menjual dan mengikuti lelang.

Karenanya, dirinya menyarankan agar problem-problem tersebut dibenahi ke depannya. Sehingga, Indonesia tidak lagi keranjingan menggunakan produk impor.

"Bagaimana upaya-upaya belanja enggak hanya kejar sisi efisiensi, katakanlah komparasi harga. Tapi, juga pada aspek keberpihakan pada produk lokal," jelasnya.

Meskipun demikian, Eko sependapat dengan Presiden Jokowi, kebijakan dari masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) yang menggunakan produk impor dalam belanjanya harus dikritisi.

"Presiden tidak berhenti pada marah, tapi ke depan benar-benar situasi ini berubah," harapnya.

Impor masih saja terus terjadi meski sudah ada berbagai aturan, termasuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam berbagai produk yang seharusnya dibeli pemerintah. Akan tetapi, menurut Eko, aturan masih sebatas aturan.

"Dalam pelaksanaan, sepertinya masih banyak miss yang terjadi sehingga tidak optimal. Nah, salah satu yang menjadi penyebabnya adalah pada aspek me-matching-kan, apakah produk-produk yang ada di dalam negeri sudah diketahui para kementerian sendiri dan mungkin para pemerintah daerah," lanjutnya.