Hingga Juni, serapan anggaran Kementerian PUPR baru 19%

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat realisasi penyerapan anggaran baru mencapai Rp23,17 triliun atau 19,79% dari pagu anggaran 2019 yang sebesar Rp117, 09 triliun

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penyerapan anggaran 2019 yang masih minim itu terkendala karena adanya kontestasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2020-2024. 

"Karena tahun ini adalah tahun politik jadi agak sedikit kendala. Kemudian ada puasa dan libur. Saya kira ini baru awal bulan keenam kami masih yakin prognosisnya masih bisa kami kejar," kata Basuki usai melakukan rapat kerja dengan komisi V DPR, Rabu (12/6).

Pihaknya akan menggenjot penyerapan anggaran pada paruh kedua 2019 ini karena sudah ada kontrak-kontrak kerja yang harus diselesaikan. Tinggal mempercepat pelaksanaan pekerjaannya.

"Insya Allah gap ini masih bisa kami kejar di semeter II-2019 ini. Kemarin kami sudah melakukan rapat pimpinan (rapim) terbatas, kami rencakanakan minggu pertama Juli untuk mid term review, sehingga kami bisa melihat performa enam bulan ke depan," ujarnya. 

Secara rinci, serapan anggaran pada Sekretariat Jenderal sudah mencapai 32,59% atau senilai Rp173,99 miliar. Inspektorat Jenderal sebesar 35,33% atau Rp35,2 miliar. 

Kemudian, serapan anggaran apada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 23,46% senilai Rp9,41 triliun. Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 22,33%, senilai Rp9,82 triliun. 

Lalu, realisasi anggaran pada Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 9,36% senilai Rp2,1 triliun. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebesar 13,62% senilai Rp1,06 triliun.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebesar 29,58% atau mencapai Rp166,11 miliar. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar 18,93%, senilai Rp43,16 miliar.

Pada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) penyerapan anggaran baru mencapai 27,14% senilai Rp146,79 miliar, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar 34,18% senilai Rp136,37 miliar. 

RPJMN 2015-2019

Basuki mengatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 ada 21 sasaran pokok yang menjadi tugas Kementerian PUPR. Namun demikian, tidak seluruh sasaran tersebut bisa dipenuhi di tahun ini. 

Dari 21 sasaran, kata dia, hanya sembilan sasaran pokok yang telah tercapai. Sembilan sasaran pokok itu meliputi jalan nasional yang terbangun sepanjang 3.400 kilometer (km) dari target 2.650 km dan jalan tol sepanjang 782 km dari target 1.000 Km. 

Selanjutnya, irigasi rawa seluas 865.393 hektar (ha) dari target 1 juta ha, Rehabilitasi irigasi seluas 2,65 juta Ha dari target 3 juta Ha. Kemudian, waduk sebanyak 55 dari target 65, dan 10 kawasan pemukiman baru

"Ada delapan sasaran pokok perlu kerja keras untuk mencapainya tapi pasti akan tercapai di 2019," imbuhnya. 

Sementara, empat sasaran pokok yang sulit tercapai pada tahun ini, yakni pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan penyediaan hunian layak.

Realisasi pembangunan fisik 

Sementara itu, Kementerian PUPR juga mengatakan, realisasi pembangunan fisik tahun anggaran 2019 sampai saat ini baru tercapai 21,18%. 

Rinciannya, pembangunan fisik pada Sekretariat Jenderal baru mencapai 30,46%. Inspektorat Jenderal sebesar 36,26%. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air sebesar 25,03%.

Kemudian, realisasi pembangunan fisik pada, Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 25,15%. Direktorat Jenderal Cipta Karya sebesar 8,77%. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan sebesar 13,08%.

Pada Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pembangunan fisik baru terealisasi sebesar 30,45%. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebesar 19,41%. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) sebesar 28,93%, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sebesar 36,67%. 

Adapun, dari pagu anggaran tahun 2019 yang sebesar Rp117,09 triliun, PUPR menargetkan untuk bisa membangun 10 bendungan, dengan 139.000 ha jaringan irigasi baru dan 120 embung. 

Target lainnya, yakni bisa membangun 732 km jalan nasional dan 17.000 m jembatan baru. Pada sektor pemukiman diarahkan untuk pembangunan SPAM, sistem penyediaan air minum 3173 liter per detik, baik melalui SPAM regional maupun spam Siemas. 

Target pembangunan fisik lainnya pada 2019 yatu penanganan 880 ha kawasan kumuh di perkotaan melalui program Kotaku. Serta penanganan sanitasi dan persampahan 416.680 KK. 

PUPR juga menargetka untuk membangun perumahan, terdiri dari pembangunan 6.873 unit rumah susun, 2.130 unit rumah khusus dan 206.500 unit rumah swadaya.