Industri mamin jadi percontohan implementasi industri 4.0 

Lima sektor industri prioritas akan dikembangkan sesuai dengan program “Making Industri 4.0”. Kelima industri tersebut yakni makanan dan minuman, kimia, tekstil, elektronik, dan otomotif. Namun, industri makanan dan minuman (mamin) akan menjadi percontohan awal implementasi industri 4.0 di Indonesia. 

Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kemenperin, Ngakan Timur Askara mengatakan pemilihan sektor mamin disebabkan besarnya kontribusi sektor itu terhadap ekonomi nasional. Mamin disebut sanggup memberikan dampak penyerapan tenaga kerja yang besar, sumbangan ke PDB juga besar. Selain itu, kemudahan berinvestasi di sektor mamin juga sangat baik.

"Produsen mamin sudah banyak yang menggunakan otomasi dalam produksi,” kata Ngakan dalam diskusi Industri 4.0 di Jakarta, Rabu (30/5).

Dari data Kemenperin, sepanjang 2017 industri mamin berkontribusi lebih dari sepertiga atau sekitar 34,44% dari total nilai Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan nonmigas nasional. Realisasi investasi sektor industri mamin pada 2017 sebesar Rp 38,54 triliun untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) sebesar US$1,97 miliar.

“Dengan demikian, kami mengharapkan implementasi Industri 4.0 dapat lebih meningkatkan kinerja dan daya saing industri mamin,” katanya. 

Sebagai tahap awal, pemerintah akan dibangun Pusat Inovasi Makanan dan Minuman (PIMM). Pembangunan PIMM dilakukan masih terbatas pada tahapan manufacturing saja. Namun, pada fase selanjutnya akan diperluas hingga ke hulu (on farm). Adapun komponen yang akan dibangun dalam PINN antara lain model factories, mobile labs, sensors, capacity building, assessment, dan benchmarking, serta akses terhadap ketersediaan teknologi.

Kehadiran PIMM nantinya dapat memberikan dampak positif yang luas terhadap perekonomian nasional, di antaranya adalah penguatan kapasitas Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), menghubungkan penyedia teknologi dengan praktisi industri, meningkatkan kapasitas SDM, dan berperan sebagai model factory. “Pembangunan PIMM juga membuktikan keseriusan pemerintah dalam menjalankan industri 4.0,” tegasnya.

Kerja sama luar negeri

Di samping itu, Kemenperin juga telah menjajaki kerja sama dengan berbagai lembaga global untuk mengakselerasi penerapan industri 4.0 di Indonesia. Lembaga tersebut antara lain Fraunhover IPK, The Boston Consulting Group (BCG) dan International Enterprise Singapore (ESG).

“Kemenperin dan Fraunhover IPK sudah menghasilkan empat poin kesepakatan dalam upaya penguatan kerja sama di bidang litbang,” ungkapnya. 

Poin pertama, yaitu pengembangan detil rencana aksi untuk implementasi Making Indonesia 4.0 pada lima sektor industri prioritas. Kedua, merevitalisasi enam balai litbang di lingkungan Kemenperin untuk mendorong implementasi Making Indonesia 4.0 pada lima sektor industri prioritas.

Keenam balai litbang tersebut yakni Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) Bandung, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung, Balai Besar Teksil (BBT) Bandung, Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor, Baristand Surabaya, serta Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) Jakarta.

"Selama ini balai-balai kami masih menjadi rujukan bagi industri di dalam negeri," ujar dia.

Poin ketiga, pengembangan program link dan match antara politeknik di lingkungan Kemenperin dengan industri. Serta, keempat, pengembangan pusat inovasi dan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah (IKM) dalam implementasi industri 4.0.

“Sementara itu, Kemenperin juga tengah melakukan penjajakan kerja sama dengan BCG untuk pembangunan model factory sebagai pusat inovasi berbasis industri 4.0,” kata Ngakan. 

Kehadiran model factory ini diharapkan dapat membantu transformasi perusahaan manufaktur di indonesia baik dari segi model bisnis maupun operasional dengan memanfaatkan teknologi terkini, proses digital yang mutakhir dan sistem manajemen yang terintegrasi.

Sedangkan, dengan ESG, Kemenperin sepakat membentuk working group (WG) industri makanan dan minuman yang terdiri dari Kemenperin, ESG, serta beberapa industri makanan dan minuman di Indonesia dan Singapura. 

Kelompok kerja tersebut akan bertugas melakukan assessment dan pemetaan teknologi industri makanan dan minuman di Indonesia serta melakukan diskusi teknis lebih mendalam terkait ruang lingkup kerja sama Indonesia dan Singapura dalam rangka mempercepat implementasi Making Indonesia 4.0  pada sektor industri makanan dan minuman di Tanah Air.

“Kami optimistis, apabila semua program dan kebijakan dijalankan secara terintegrasi, target Indonesia menjadi 10 besar negara ekonomi terkuat di dunia pada tahun 2030 bisa tercapai,” tegas Ngakan.

Pada kuartal pertama tahun 2018, industri pengolahan nonmigas masih memberikan kontribusi terbesar dengan mencapai 17,95% terhadap PDB nasional. Selain itu, industri pengolahan nonmigas mampu tumbuh sebesar 5,03% pada kuartal I-2018 atau meningkat dibanding periode yang sama tahun 2017 sekitar 4,80%.

Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah industri mesin dan perlengkapan sebesar 14,98%. Kemudian, sektor manufaktur yang kinerjanya juga gemilang atau tumbuh di atas PDB nasional, industri makanan dan minuman yang menempati angka pertumbuhan hingga 12,70%, industri logam dasar 9,94%, industri tekstil dan pakaian jadi 7,53%, serta industri alat angkutan 6,33%.

Dengan adanya ekonomi digital, kata Ngakan, semakin banyak jenis usaha yang tumbuh. Khusus di sektor industri manufaktur, dengan advance robotic dan connectivity akan meningkatkan rantai nilainya dari hulu hingga aftersales.

"Jadi, sekarang dibutuhkan tenaga seperti operator robot dan analisis data. Bahkan, diperkirakan implementasi revolusi industri 4.0 akan menciptakan pertumbuhan tenaga kerja hingga 10 juta orang sampai tahun 2030,” ujar Ngakan.