sun
moon
logo alinea.id logo alinea.id

Ini saran Apindo untuk Jokowi dan Prabowo

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan kepada Jokowi dan Prabowo sebagai Capres di sektor ekonomi.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Kamis, 22 Nov 2018 04:15 WIB
Ini saran Apindo untuk Jokowi dan Prabowo

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyarankan kepada Jokowi dan Prabowo sebagai Capres untuk memperhatikan implementasi terhadap semua kebijakan-kebijakan yang diusungnya. 

Wakil Ketua Apindo Shinta Kamdani menerangkan, setidaknya ada beberapa hal yang harus difokuskan dalam memajukan perekonomian Indonesia. 

Dimulai dari regulasi perizinan usaha, sampai kepada tenaga kerja untuk menghadapi daya saing di pasar global. Menelisik dari kebijakan yang ada saat ini, kata dia, seringkali implementasinya tidak sempurna. 

"Dari regulasi perizinan, tadinya pusat dan daerah mau diintegrasikan, misalnya lewat OSS (one single submission). Ini belum jalan. Masih banyak tumpang tindih antara pusat dan daerah. Walaupun kebijkannya kelihatan policy-nya jelas, kenyataannya tidak jalan di lapangan," kata Shinta usai menjadi pembicara pada Indonesia Economic Forum 2018 di Jakarta, Rabu (21/11). 

Menurut dia, yang perlu diperhatikan di era industrilisasi ini mengenai ketenagakerjaan. Era digital dinilai akan menjadi isu besar dalam menjalankan perekonomian ke depan. 

"Bagaimana Indonesia menghadapi industrialisasi 4.0. Karena kita melihat nanti, itu banyak impact kepada ketenagakerjaan. Skill yang dibutuhkan akan banyak perubahan," imbuh Shinta. 

Dia beralasan, dengan adanya era digitalisasi, lapangan pekerjaan juga akan berkurang. Terlebih sekarang, juga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan juga tidak bekerja atau menganggur. 

Oleh karena itu, kata Shinta, kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik itu Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno perlu menyiapkan dengan matang dari segi pendidikan, kepelatihan, dan ketenagakerjaan. 

Sponsored

Hal itu semua, kata Shinta, agar kompetitif dan daya saing di Indonesia bisa setara dengan negara lain. Juga yang tidak kalah penting, kata dia, adalah kemudahan izin berusaha atau ease of doing business (EODB) di Indonesia. 

"Kompetitif dan daya saing dibandingkan dengan negara lain. Kalau saya investor, pasti akan melihat mereka (negara) kasih apa, infrastruktur, perpajakan, EODB-nya. Mana yang lebih mudah," terangnya. 

Menurut dia, daya saing adalah hal-hal yang harus difokuskan ke depannya. Indonesia tidak bisa berdiri sendiri, karena bangsa ini juga memerlukan interdependensi dari negara lain. 

Shinta menyarankan agar pengembangan ekonomi ke depan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Sebab, Indonesia memiliki keanekaragaman yang unik. 

"Itu kan kelebihan sendiri (untuk Indonesia). Itu yang harus kita dorong, bagaimana misalnya di daerah tertentu, kekuatannya di sektor apa. Bagaimana bisa membantu ekonomi di daerah tersebut dengan membawa investor di daerah tersebut," jelas Shinta. 

Hal-hal seperti itu, kata dia, yang semestinya diperlukan atau dibuat road map-nya, untuk mengembangkan ekonomi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tentu hal itu akan kembali lagi kepada regulasi kebijakan dan perizinanya. 

"Karena daerah, kita menyangkut otonomi daerah. Perda-perda kan masih ada, juga perizinan. Nah, gimana caranya tidak menyulitkan investor (untuk berinvestasi). Indonesia kan beraneka ragam, kebutuhannya berbeda. Ini PR yang tidak mudah," tukasnya.