Kebut IKN saat pandemi, Faisal Basri: Bisa ditunda 5 tahun

Di tengah pandemi Covid-19 yang belum rampung, pemerintah malah ngebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Ekonom senior Faisal Basri mengatakan, pembangunan IKN ini bisa ditunda setidaknya lima tahun ke depan.

Pemerintah, menurut dia, harus fokus dulu menangani keadaan darurat Covid-19. Faisal menyebut keadaan darurat hingga kini belum dicabut dengan masih berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang telah diudangkan dalam UU No. 2 Tahun 2020.

Berdasarkan aturan ini, ada keleluasan untuk melebarkan defisit di atas 3%. Pemerintah juga diberikan keleluasaan untuk me-realokasi anggaran dari pos-pos lain untuk tujuan Covid-19.

"Kalau dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dialihkan untuk Ibu Kota ini namanya melanggar etika moral dan Undang-Undang-nya," papar Faisal Basri dalam diskusi 'Pengesahan RUU IKN untuk Siapa?' Jumat (21/1).

Dia menegaskan, keleluasaan ini semata-mata diberikan untuk menangani Covid-19. Pembangunan IKN sama sekali tidak ada hubungannya dengan Covid-19.

"Setidaknya lima tahun ke depan tidak ada uang untuk IKN. Selesaikan dulu keadaan darurat ini. Yang terpenting bagi saya lima tahun ini fokus pemulihan," jelasnya.

Menurutnya, masih ada 134 juta rakyat yang belum di posisi aman. Miskin absolute, nyaris miskin, dan rentan miskin mencapai 52,8%. Dampak dari Covid-19 jumlah orang miskin semakin meningkat dan pengangguran meningkat.

"Lalu ada learning loss, anak-anak puluhan juta gak ketemu guru dan gak ada kemewahan lewat zoom. Ini harus dipulihkan," kata Faisal.

Tidak hanya dari sektor ekonomi dan pendidikan, akibat pandemi juga banyak orang yang mengalami gangguan kejiwaan dan pemulihannya tidak sederhana. Ada juga isu perubahan lingkungan yang saat ini tengah dihadapi.

"Artinya pembangunan ini pertama kali untuk menyelamatkan rakyat dulu. Jadi ibu kota ditunda setidaknya lima tahun," paparnya.