Kemenkeu gandeng lintas sektor edukasi pajak

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pajak. Kemenkeu juga melakukan kerja sama dalam hal pendidikan dengan sejumlah instansi di sektor pendidikan. 

Kemenkeu mengandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk melakukan nota kesepahaman dalam memperluas kerja sama dalam hal pendidikan pajak melalui Perjanjian Kerja Sama  dengan Universitas Terbuka, Pusat Data dan Informasi Ilimiah LIPI, serta Direktorat Jenderal Pengembangan Ristek, Kemenristekdikti. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, upaya ini dilakukan dalam rangka mengedukasi kepada masyarakat untuk menambah pemahaman masyarakat tentang manfaat dan peran pajak dalam pembangunan. Plus, mendukung pemangku kepentingan dalam menumbuhkan kesadaran pajak sejak dini melalui pendidikan. 

"Umpamanya dari sisi mata kuliah wajib, tidak sebagai stand alone tapi materinya ada di dalamnya. Di tingkat SD, SMP, SMA bisa disisipkan dalam ilmu sosial science, moral pancasila, atau Bahasa Indonesia dimana materi itu bisa disisipkan," jelas Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Jumat (9/11). 

Sementara itu, kata dia untuk sekolah yang berkurikulum Madasrah Ibtidaiyah, Tsanawiya, Alaiyah pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama untuk membicarakan desain kurikulumnya bagaimana memasukkan materi itu. Sedangkan untuk pengajarnya berasal dari para tenaga pendidiknya melalukan banyak penelitian. 

Pengajarnya kata Sri Mulyani berasal dari dosen ekonomi yang familiar. Nantinya, akan menggunakan evidance based yang terbukti melalui penelitian sosial, ilmu pengetahuan, dan menggunakan statistik untuk bisa menunjukkan bagaimana pajak berasal dari pajak. 

Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Sri Mulyani berharap koordinasi dan konsolidasi antara Kementerian Keuangan, dengan Kemadgri, Kemenag, dan LIPI dapat lebih ditingkatkan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian bangsa Indoneisa.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan agar para mahasiswa bisa mendapatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan jumlah mahasiswa berjumlah 7 juta dan setiap tahun lulus 1,8 juta, maka dari situlah potensi pajak berasal. 

"Saat diwisuda dan menerima kartu NPWP itu akan bagus sekali. Satu sisi pembelajaran harus dilanjutkan, di sisi lain ini harus ditindaklanjuti," jelas Mohamad Nasir.