Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi belanja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025. Efisiensi ini dilakukan dengan memangkas belanja yang kurang produktif tanpa mengurangi kualitas layanan publik, dengan total penghematan mencapai Rp1,002 triliun.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan efisiensi anggaran dilakukan secara cermat dan strategis untuk memastikan dana yang tersedia dapat digunakan lebih optimal dalam mendukung prioritas pembangunan nasional.
“Bappenas telah memastikan efisiensi anggaran dilakukan dengan strategi dan mitigasi yang matang,” ujar Misbakhun dalam rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas di DPR, Kamis (13/2).
Dia melanjutkan, Bappenas juga menyampaikan efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola dan tata kerja sumber daya, termasuk tenaga, biaya, dan waktu. Dengan demikian, pengeluaran yang tidak diperlukan dapat dihindari, sementara hasil kerja tetap maksimal.
Efisiensi anggaran ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan optimalisasi penggunaan APBN. Dengan langkah ini, program-program pembangunan nasional diyakini dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sehingga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan umum serta tetap dapat menjalankan target dan fungsi kelembagaan sesuai amanat peraturan perundang-undangan,” ucapnya.
Secara rinci, efisiensi anggaran dilakukan pada beberapa program utama. Yakni, program perencanaan pembangunan nasional, dari pagu semula Rp1,13 triliun menjadi Rp589,25 miliar, sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp542,18 miliar. Kemudian, program dukungan manajemen, dari pagu semula Rp839,52 miliar menjadi Rp378,80 miliar, menghasilkan efisiensi sebesar Rp460,71 miliar.
Selain menyetujui efisiensi anggaran, Komisi XI DPR juga menerima penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan memahami kebutuhan tambahan anggaran bagi kementerian dalam APBN TA 2025 sebesar Rp476,1 miliar, yang terdiri dari kegiatan prioritas nasional sebesar Rp152,1 miliar dan kegiatan rutin atau operasional sebesar Rp324 miliar.
Misbakhun menambahkan usulan tambahan anggaran tersebut akan dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah guna memastikan semua program prioritas tetap berjalan dengan baik.
“Untuk itu, pembahasan usulan tersebut diselesaikan di tingkat pemerintah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan Presiden Prabowo telah memberikan arahan mengenai pelaksanaan pemanfaatan anggaran ke depan.
“Berdasarkan arahan presiden tersebut, pemanfaatan anggaran pertama-tama tetap harus bisa menciptakan lapangan kerja, harus meningkatkan produksi dan produktivitas yang terukur, harus mengarah kepada swasembada pangan dan energi, dan juga serta harus memberikan terobosan teknologi, karena ini merupakan bagian daripada AstaCita 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat,” ujar Rachmat.
