sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Kriteria pemda yang dapat pinjaman dana pemerintah pusat

Di antaranya daerah terdampak Covid-19 dan mengganggu perekonomian masyarakat.

Nanda Aria Putra
Nanda Aria Putra Senin, 27 Jul 2020 15:07 WIB
Kriteria pemda yang dapat pinjaman dana pemerintah pusat
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 557.877
Dirawat 77.969
Meninggal 17.355
Sembuh 462.553

Pemerintah pusat (Pempus) memberikan pinjaman dana sebesar Rp16,5 triliun kepada dua provinsi, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pinjaman itu untuk menyokong perekonomian daerah yang terdampak pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dua pemprov ini diberikan pinjaman dana karena terdampak sangat besar akibat pandemi. Kontribusi kedua daerah ini terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 30%.

"Kalau DKI Jakarta dan Jabar bangkit (ekonominya), dua provinsi itu bisa 30% dari PDB Indonesia. Jadi pengaruhnya besar ke ekonomi kita," kata Sri Mulyani dalam video conference, Senin (27/7).

Namun demikian, dia berharap bukan hanya DKI Jakarta dan Jabar yang mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat. Daerah lain seperti Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Tengah bisa mengajukan hal serupa untuk dapat bangkit dari pandemi Covid-19.

Sri Mulyani menyampaikan sejumlah kriteria agar pemerintah daerah dapat mengakses dana pinjaman dari pemerintah pusat. Pertama, daerah terdampak Covid-19 dan mengganggu perekonomian masyarakat.

Kedua, pandemi ini menyebabkan sejumlah proyek-proyek di daerah tersendat dan mengalami kendala, sehingga tidak dapat dieksekusi. Oleh karena itu perlu bantuan pemerintah pusat, seperti yang dialami DKI Jakarta dan Jabar.

"Kami harap Jatim dan Jateng segera menyampaikan permintaan resmi seperti Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil lakukan soal kebutuhan pinjamannya. Jadi kalau para gubernur lihat, mereka bisa lebih confidence untuk menyampaikan proyek-proyeknya," ujarnya.

Meski demikian, dia mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Dalam Negeri akan bersama-sama memantau efektivitas pemanfaatan dana tersebut dalam mendorong perekonomian daerah.

Sponsored

"Bersama Kemendagri terus lakukan monitoring. Kalau kinerjanya bagus, instrumen ini ingin kami terus pelihara atau tingkatkan sehingga bisa jadi instrumen bermanfaat untuk pemda yang saat ini sedang dalam situasi sulit di semua daerah," ucapnya.

Berita Lainnya