Luhut: KRL tetap beroperasi dengan pengawasan ketat

Operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek dinilai rawan dalam penyebaran coronavirus di tengah masyarakat. Pasalnya, dengan jumlah armada yang terbatas dan banyaknya penumpang membuat protokol kesehatan tidak berlaku di moda transportasi tersebut.

Meski demikian, Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Pandjaitan bersikeras bahwa moda transportasi tersebut harus tetap beroperasi. Dia mengatakan akan memperketat pengawasan di lapangan.

Luhut mengklaim telah berkoordinasi dengan satuan pengamanan seperti Polisi, TNI, dan Satpol PP untuk mengawasi pergerakan orang di sejumlah stasiun. 

"Sekarang kita kerja sama antara Polisi, TNI dan Satpol PP untuk memeriksa orang yang datang ke situ dan kita juga mengidentifikasi ke mana tujuannya," katanya saat rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (21/4).

Selain itu, menurut Luhut, untuk memperketat pengawasan di lapangan akan dilakukan pengecekan kartu keterangan sehat dari instansi kesehatan bagi penumpang yang hendak menggunakan KRL serta surat keterangan di mana dia bekerja.

"Ke depan kita mungkin akan makin ketat, jadi kita akan minta surat kesehatannya dan minta surat di mana dia bekerja dan saya kira ndak masalah itu, tinggal disiplin kita," ujarnya.

Luhut juga memastikan bahwa kebijakan ini sudah menimbang semua risiko yang mungkin dihadapi. Sehingga menurutnya, membiarkan KRL terus beroperasi adalah keputusan yang tepat.

"Jadi semua itu yang disebut calculated base. Jadi jangan juga dibilang tidak ada risiko. Kita larang ada risiko, ndak kita larang juga ada risiko," ucapnya.

Luhut pun menuturkan bahwa setiap hari dia mendapatkan laporan di lapangan, bahwa pengawasan penumpang telah semakin baik.

"Tadi pagi jauh lebih bagus dari kemarin. Jadi saya setiap hari disampaikan laporannya. Saya sangat yakin bahwa itu bisa jalan dengan baik," ujarnya.