Menagih janji John Riady tuntaskan Meikarta

Strategi bos baru LPKR

Di tengah tekanan yang mewarnai industri properti dan sentimen negatif terhadap perusahaan, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) membidik pendanaan senilai US$1,01 miliar untuk transformasi bisnis.

Pendanaan ini berasal dari penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue senilai US$730 juta pada 12 Maret 2019. Sisanya, melalui divestasi aset dengan target dana US$ 280 juta.

Keluarga Riady yang merupakan pemilik Lippo melalui PT Inti Anugerah Pratama (IAP) akan menjadi pembeli siaga atas aksi right issue tersebut. Selain itu, ada dua pihak lain yang juga berkomitmen menyerap senilai US$70 juta, yakni George Raymond Zage III dan Chow Tai Fook Nominee Limited.

Perseroan menetapkan harga right issue sebesar Rp235 setiap saham, terdiskon 8,2% dibandingkan harga penutupan pada Senin (11/3). Perseroan akan menggelar RUPS untuk rencana-rencana ini pada 18 April 2019.

Proses right issue ditargetkan rampung pada semester pertama tahun ini, sedangkan divestasi aset diharapkan selesai akhir tahun ini. Dari dana tersebut, senilai US$275 juta akan digunakan untuk pelunasan sebagian kewajiban utang, lalu senilai US$290 juta untuk buffer likuiditas guna mendanai kewajiban bunga utang dan sewa REIT hingga akhir 2020. Selanjutnya, senilai US$25 juta untuk modal kerja dan keperluan umum.

Selain pengumumam right issue itu, LPKR juga menunjuk jajaran direksi baru, salah satunya  John Riady sebagai Chief Executive Officer LPKR. John merupakan cucu Mochtar Riady, dari anaknya James Riady.

Pada hari ini (21/3), John mengumumkan PT Inti Anugerah Pratama telah melakukan penyetoran lebih awal (advanced subscription) sebesar US$280 juta dalam bentuk tunai kepada LPKR.

Jumlah dana yang disetorkan lebih awal tersebut akan dianggap sebagai pembayaran atas persetujuan pemesanan saham LPKR dalam right issue dengan harga pelaksanaan yang sama seperti hak yang akan diberikan untuk semua pemegang saham LPKR.

“Penyelesaian advanced subscription menandai langkah pertama yang penting dari program pendanaan, dan akan memperkuat komitmen kami terhadap transformasi strategis LPKR. Dana yang didapat akan digunakan untuk mulai mengoptimalkan neraca dengan memenuhi berbagai kewajiban keuangan jangka pendek perseroan," kata CEO LPKR John Riady, dalam keterangan resmi kepada Alinea.id, Kamis (21/3).

Penyelesaian Meikarta

John mengatakan sebesar LPKR akan mengalokasikan US$200 juta dari right issue untuk menyelesaikan pembangunan proyek Meikarta di Cikarang. John yakin proyek Meikarta yang merupakan terobosan besar bagi perusahaan bisa rampung sesuai rencana.

“Meikarta akan menjadi proyek dengan pengembangan terintegrasi dengan infrastruktur dan fasilitas kelas dunia,” kata John.

Untuk diketahui, kawasan terpadu atau mix used development Meikarta seluas 250 hektare (ha) ini membutuhkan investasi hingga Rp 278 triliun.

Saat dihubungi, Vice President Head of Corporate Communication Danang Kemayan Jati pembangunan Meikarta terus dikebut hingga saat ini. Menurut dia, Lippo sudah melakukan serah terima (handover) hunian di Meikarta pada awal Maret ini.

Danang juga menampik adanya isu pembangunan Meikarta yang sempat terhenti. “Tidak benar, itu hoaks. Pembangunan jalan terus dan mulai awal bulan ini sudah mulai serah terima unit Meikarta," kata Danang kepada Alinea.id.

Menjawab pertanyaan tentang kemampuan Lippo menyelesaikan Meikarta, Pendiri dan Direktur Jagartha Advisor FX Iwan menilai emiten dengan kode LPKR ini bisa melanjutkan proyek Meikarta. Menurut dia, kunci utama untuk memperbaiki bisnis perusahaan dan proyek Meikarta yakni meningkatkan kembali kepercayaan para investor.

"Harusnya cukup positif mengingat dana yang diperoleh untuk difokuskan ke Meikarta dan terlepas kasus kemarin, pembangunan dan serah terima masih dilanjutkan," kata Iwan saat dihubungi Alinea.id.

Lebih lanjut, Iwan menilai terdapat potensi perbaikan kinerja sektor properti setelah pemilu. Apalagi, kata dia, ada potensi Bank Indonesia (BI) untuk melonggarkan kebijakan moneternya di kuartal III-2019. 

Sementara itu, Fitch Ratings telah menempatkan Lippo Karawaci di peringkat Issuer Default Rating (IDR) Jangka Panjang CCC+ serta Peringkat Nasional Jangka Panjang Perseroan di BB-(idn) pada Rating Watch Positive (RWP).

RWP mencerminkan kepercayaan bahwa tambahan ekuitas baru dari untuk LPKR bisa menyediakan likuiditas hingga akhir 2020. Sehingga perseroan memiliki kapasitas keuangan untuk melanjutkan berbagai rencana dan juga membayar beban bunga serta utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. 

Fitch Ratings didapat tidak lama setelah Moody's Investors Service telah menaikan prospek peringkat LPKR menjadi 'stabil' dari sebelumnya 'negatif', dan mempertahankan peringkat B3 Perusahaan.

Sementara S&P Global Ratings menempatkan peringkat 'CCC+' atas utang jangka panjang di CreditWatch dengan implikasi positif.

Perubahan dalam prosepek peringkat Moody’s mencerminkan ekspektasi lembaga pemeringkat tersebut bahwa LPKR akan memiliki cukup uang tunai untuk mendanai kebutuhan operasional dan memenuhi kewajiban utang hingga akhir tahun 2020. 

Berbagai upaya sudah ditempuh Lippo Group untuk mengembalikan kinerja positif perusahaan serta menyelesaikan berbagai proyek prioritas. Namun demikian, permasalahan izin lahan yang berujung kasus suap, serta bukti dari serah terima hunian, masih menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. Konsumen juga menanti pembuktian janji bos baru Lippo Karawaci untuk menyelesaikan proyek ini.