Menimbang keseriusan capres-cawapres berantas pinjol ilegal

Pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal menjadi salah satu sorotan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024. Ketiganya telah mengungkapkan strateginya. Pada umumnya, mereka mengutamakan upaya mendorong pemahaman masyarakat dan penindakan hukum. 

Pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menekankan perlunya peningkatan literasi digital. Muhaimin mengakui perkembangan teknologi digital yang sangat pesat belum diikuti oleh pemahaman dari masyarakat. 

Cak Imin, panggilan akrabnya, juga menyebut akan meningkatkan penindakan hukum dari pihak yang berwenang kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dia menilai pemerintah saat ini tak mampu mengatasi masalah pinjol ilegal. Hal itu terlihat dari banyaknya pemberitaan warga yang nekat bunuh diri akibat diteror pinjol. 

Lalu, pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka juga mengedepankan aspek literasi keuangan. Tim Ekonomi Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyebut mispersepsi pada financial technology dan pinjol masih tinggi. Oleh karena itu, calonnya akan menyesuaikan peta jalan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tingkat literasi dan inklusi yang ada sekarang.

Kemudian, lanjutnya, fungsi intelijen di pasar modal dan industri keuangan juga ditekankan dalam peta jalan OJK. Hal itu dilakukan untuk deteksi dini terjadinya pelanggaran. 

"Fungsi intelijen ini tidak harus BIN (Badan Intelijen Negara), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Intel Kapolri, tetapi fungsi intelijen yang di internal otoritas-otoritas keuangan,” tuturnya, dalam “Dialog Arah Kebijakan Investasi dan Pasar Modal 2024-2029”, di Jakarta, Senin (8/1).

Pasangan capres-cawapres nomor urut 03 dalam Pilpres 2024 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menyerahkan pada Direktorat Siber, yang khusus dibentuk salah satunya guna menangani praktik pinjol yang meresahkan masyarakat.

Menurut Ganjar, perlu adanya reformasi di tubuh institusi kepolisian guna mengantisipasi pinjol abal-abal. Negara melalui aparat penegak hukum harus sungguh-sungguh hadir untuk melindungi masyarakat. 

“Reformasi betul-betul harus mengantisipasi ini dengan penguatan cyber system termasuk pengembangan cyber SDM (sumber daya manusia) kita yang kuat,” imbuhnya.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan pasangan nomor urut 03 diuntungkan lantaran cawapres Mahfud MD merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang selama ini menangangi masalah pinjol ilegal. 

"Poin plus tentu diberikan kepada paslon nomor 03. Tapi paslon (pasangan calon) nomor 01 beberapa kali menyinggung isu ini yang menandakan keseriusan paslon untuk memberantas pinjol ilegal," tuturnya kepada Alinea.id.

Menurutnya, pinjol menjadi pekerjaan rumah yang harus dibereskan oleh pemerintah selanjutnya. Salah satu akar masalah pinjol atau peer to peer (P2P) lending, ujarnya, adalah literasi keuangan dan digital yang masih bermasalah.

Selain itu, capres dan cawapres terpilih harus memilih Menteri Komunikasi dan Informatika yang paham mengenai literasi digital. "Kemudian ada masalah mengenai proses intermediasi perbankan dengan sektor riil. Net interest margin perbankan kita cukup tinggi sehingga akses masyarakat Indonesia cukup sulit. Akhirnya cari pembiayaan alternatif, salah satunya pinjol ilegal," ujarnya.