Menko Airlangga temui parlemen dan Komisi Eropa bahas sawit

Menko Airlangga memulai rangkaian agenda kerja untuk menyelenggarakan joint mission di Uni Eropa bersama Deputi (Timbalan) Perdana Menteri dan Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Datuk Sri Fadillah Yusof, untuk menyuarakan concern kedua negara terhadap kebijakan regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dinilai diskriminatif dan akan berdampak negatif pada akses pasar sejumlah komoditas, terutama kelapa sawit.

Menko Airlangga akan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak terkait, terutama komisioner dan Parlemen Uni Eropa, serta pihak swasta, organisasi internasional dan NGO di Eropa guna menyelesaikan permasalahan terkait kelapa sawit Indonesia.

Kegiatan joint mission tersebut akan membahas langkah-langkah yang dapat ditempuh agar ketentuan tersebut tidak akan membebani dan memberikan dampak negatif terutama kepada para pelaku petani kecil (smallholders) kelapa sawit dan komoditas lainnya yang berdampak atas ketentuan EUDR tersebut.

“Kami ingin menekankan bahwa EUDR membebani petani kecil, karena mereka harus mematuhi prosedur administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan regulasi tersebut,” ungkap Menko Airlangga, dalam keterangan resminya, Selasa (30/5).

Dalam agenda kerja selama dua hari penuh di Brussels tersebut, Menko Airlangga dan Deputi (Timbalan) Perdana Menteri Malaysia Datuk Sri Fadillah, akan melakukan sejumlah pertemuan yakni dengan High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell-Fontelles, Commissioner for the Environment, Oceans, and Fisheries Virginijus Sinkevičius, Executive Vice President (EVP) European Green Deal and Commissioner for Climate Action Policy Frans Timmermans, Vice President of the European Parliament MEP Heidi Hautala, Chair of International Trade/INTA Committee MEP Bernd Lange, serta CSOs and European Alliances dan perwakilan sejumlah pengusaha industri kelapa sawit Uni Eropa.