Negara G-20 bahas moratorium utang negara miskin

Pertemuan negara-negara yang tergabung dalam G-20, Sabtu (18/7), membahas moratorium atau penangguhan utang untuk negara miskin atau negara berpenghasilan rendah.

Moratorium utang tersebut dimaksudkan untuk membantu negara-negara miskin yang mengalami lonjakan defisit selama pandemi Covid-19 dan tidak memiliki kemampuan lagi untuk melakukan pembiayaan.

"Banyak negara terutama negara low income country yang defisitnya melonjak, utangnya sudah sangat tinggi dan tidak mampu membiayai lagi, sehingga dibahas G-20 untuk diberikan penangguhan atau moratorium terhadap utang mereka," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam video conference, Senin (20/7).

Hanya saja, pembahasan mengenai moratorium utang tersebut terkendala persoalan transparansi, karena berasal dari negara dan lembaga-lembaga pemberi pinjaman yang berbeda, misal dari Amerika Serikat dan Eropa yang tergabung dalam Paris Club, dan negara lain seperti Rusia, China, dan Brazil.

Selain itu, juga berasal dari lembaga multilateral seperti International monetary fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), World Bank (WB), dan The Islamic Development Bank (IsDB).

"Statistiknya ini sekarang diminta untuk transparan. Sehingga kalau ada negara mendapatkan penangguhan utang, maka semua kreditor harus sama-sama menanggung. Ini persoalan yang dibahas lebih kepada kepentingan kreditor yang bermacam-macam, ada negara Barat, RRT, atau negara lainnya. Itu mereka harus bersama-bersama," ujarnya.

Bahkan, dalam pembahasan tersebut juga diwacanakan bukan hanya kreditur dari pemerintah yang diminta untuk menanggung beban utang negara-negara miskin, namun juga kreditur private yang biasa membeli obligasi melalui perbankan.

"Ini sedang digodok, negara-negara ini memang bebannya sangat besar sekali dan mereka tidak pernah naik dari low income. Ini salah satu concern dunia, karena kita mengharapkan banyak negara bisa mengejar ketertinggalannya," ucapnya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Kemenkeu, Suminto mengatakan, 42 negara berpendapatan rendah telah mengajukan untuk mendapatkan penangguhan pembayaran utang senilai US$5,3 miliar.

Dalam pembahasan tersebut IMF dan WB mengusulkan kepada sejumlah pihak agar negara-negara berpenghasilan rendah tersebut mendapat perpanjangan penangguhan pembayaran utang.

"Perpanjangan itu mengingat krisis kesehatan dan ekonomi akibat Covid-19 ini masih penuh ketidakpastian. Ini akan didiskusikan dengan para kreditur yang dikoordinasikan dalam forum Paris Club sehingga mereka memiliki term seat yang sama," tuturnya.