sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Pandemi berlanjut, anak-anak Indonesia kian terpuruk

Pandemi menyebabkan anak dan remaja usia sekolah tidak mendapatkan pendidikan maksimal.

Qonita Azzahra
Qonita Azzahra Jumat, 07 Mei 2021 08:23 WIB
Pandemi berlanjut, anak-anak Indonesia kian terpuruk

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai berdampak pada nasib anak bangsa. Tak sedikit yang terpaksa putus pendidikan akibat pagebluk.

Seperti yang terjadi pada Rian (20). Kini ia hanya menggantungkan hidupnya dari hasil berjualan bakso dan mie ayam, setelah sang kakak, Annisa (27) berpulang karena Covid-19. Warung bakso dan mie ayam yang berada di kawasan Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan itu pun bukan miliknya. Dia hanya dipekerjakan sementara oleh pamannya sebelum mendapat pekerjaan yang lebih baik.

Rian bilang, setiap hari dirinya mendapat upah Rp50.000 hingga Rp75.000, tergantung seberapa ramai pengunjung warungnya. Hasil jerih payahnya itu lantas digunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama hidup sendiri di Jakarta.

“Meskipun saudara, saya enggak bisa menggantungkan diri sama dia. Jadi saya makan ya beli sendiri,” kisahnya kepada Alinea.id, Jumat (9/4). 

Sebagian lagi, dikirimkan ke kampung, untuk memenuhi kebutuhan hidup ibunya. Rian bilang, ibunya kini tinggal di kampungnya yang berada di Purworejo, Jawa Tengah, lantaran masa kontrak rumahnya di kawasan Cisauk, Tangerang selatan sudah habis.

Pendapatan yang tak seberapa itu membuatnya kesulitan untuk membayar biaya kuliah yang mencapai Rp700.000 per bulan. Belum lagi, dia juga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membeli atau memfoto kopi buku ajarnya, serta kuota untuk pembelajaran daring.

“Untuk biaya segitu, karena udah enggak ada mbak (Annisa), ya berat. Makanya mutusin berhenti aja,” katanya dengan raut wajah sedih. 

Sebelumnya, sang kakak lah yang membayar dan memenuhi kebutuhan sekolahnya dari penghasilannya sebagai bidan. Selain itu, sebelum kakaknya meninggal, ibunya yang berusia 57 tahun juga menjalankan usaha warung tegal (warteg) kecil-kecilan di dekat rumah. 

Sponsored

“Sekarang mah yang penting buat makan saya sama mamah dulu di kampung. Apalagi mamah juga sekarang sakit-sakitan. Jadi ya udah lah..,” ujar Rian, sembari menguatkan dirinya sendiri.

Meski memutuskan untuk berhenti kuliah, nasib mantan mahasiswa Universitas Pamulang itu masih lebih mending jika dibandingkan anak-anak Indonesia lain. Terutama mereka yang harus putus sekolah saat berada di jenjang pendidikan dasar. Seperti bocah pemulung berusia 13 tahun yang bernama Ahmad Ramadhan. 

Ahmad bercerita, dirinya terpaksa putus sekolah di kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta karena tidak memiliki ponsel untuk melaksanakan pembelajaran daring. Dia bercerita, pendapatan orang tuanya sebagai pendulang sampah yang menurun membuat dirinya tak bisa membeli ponsel pintar sekaligus kuota internet. 

“Sampai sekarang udah setahunan enggak sekolah” katanya, saat ditemui di kawasan Jalan Kota Baru, Cideng, Jakarta Pusat.

Sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) berkumpul menggunaan akses wifi gratis untuk sekolah daring di Jakarta. Foto Reuters/Willy Kurniawan.

Untuk mengisi waktunya, Ahmad memilih untuk ikut ayahnya memungut sampah, yang sekiranya bisa dijual kembali. Hasilnya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, seperti makan dan membayar sewa kontrakan.

Anak sulung dari dua bersaudara itu mengaku sebenarnya masih ingin bersekolah untuk menggapai mimpi dan membuat keluarganya hidup berkecukupan.

Pingin jadi guru. Biar enggak kesusahan lagi buat makan, biar punya banyak uang,” kata dia, sambil mengumpulkan botol-botol plastik bekas.

Turunnya pendapatan rumah tangga

Kasus anak putus sekolah sebenarnya cukup banyak terjadi di Indonesia. Bagaimana tidak? Pandemi Covid-19 praktis memukul perekonomian bangsa, hingga membuat pendapatan baik dari rumah tangga kelas atas, menengah, hingga bawah mengalami penurunan. 

Hal itu tercermin dari survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI). Dalam hasil survei tersebut, 72% dari total responden beranggapan bahwa pendapatan rumah tangga selama periode Covid-19 mengalami penurunan dan 23% mengatakan pendapatannya tidak menurun atau tetap. 

Sebaliknya, hanya 2,4% mengatakan pendapatannya turun selama wabah terjadi hingga saat ini. Adapun survei oleh IPI itu dilakukan pada 1-3 Februari 2021, dengan total 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.   

Hal serupa juga ditunjukkan oleh survei kolaborasi yang dilakukan oleh The SMERU Research Institute, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations Children’s Fund/Unicef) dan Australia-Indonesia Partnership for Economics Development. 

Hasil survei yang dilakukan pada Oktober hingga November 2020 lalu menunjukkan bahwa 74,3% responden mengalami penurunan pendapatan. Namun sebaliknya, 24,4% responden mengatakan bahwa pengeluaran rumah tangga mereka mengalami peningkatan sejak pandemi melanda Indonesia. 

Sementara itu, penurunan pendapatan lebih banyak terjadi pada keluarga yang memiliki anak, yakni sebesar 75,3% dan tinggal di wilayah perkotaan yang mencakup 78,3% dari total responden. 

Deputi Direktur SMERU Athia Yumma bilang, dengan turunnya pendapatan orang tua, akan memberikan dampak pula pada anak-anak mereka. Lebih parahnya lagi, jika bantuan sosial tidak tersalurkan dengan baik atau bahkan dihentikan pada tahun ini, akan membuat 2,1 juta anak jatuh ke dalam jurang kemiskinan.

“Meski bisa terhindar dari virus, anak-anak akan tetap kehilangan banyak hal. Hilang pendapatan keluarga, hilang juga pendidikan,” ujar dia kepada Alinea.id, saat dihubungi belum lama ini.

Pernyataan Athia itu lantas diamini oleh Spesialis Kebijakan Sosial Unicef Angga Dwi Martha. Menurutnya, ada tiga krisis yang dapat terjadi pada anak lantaran penurunan ekonomi keluarga. Pertama adalah kemiskinan anak, kedua krisis gizi dan ketiga adalah krisis pembelajaran. 

Kepada Alinea.id, Angga menjelaskan, ledakan Covid-19 membuat lebih dari 120 negara di dunia, termasuk Indonesia melakukan pembatasan interaksi sosial, salah satunya dengan menutup sekolah dan mengganti pembelajaran tatap muka dengan daring. Di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sejak Maret 2020. 

Meski bertujuan meminimalisir penyebaran virus, PJJ membuat kesenjangan akses pendidikan di Indonesia semakin menjadi-jadi. Sebab, sekolah daring hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki laptop, telepon pintar dan juga mampu membeli kuota internet. Sementara bagi siswa miskin, pendidikan mungkin tidak menjadi prioritas utama, karena mereka sering kali harus bersusah payah memenuhi kebutuhan dasar.

"Jumlah anak yang putus sekolah juga meningkat akibat kesulitan yang dihadapi anak dan remaja untuk kembali dan tetap bersekolah setelah penutupan sekolah dan kontraksi ekonomi yang berlangsung dalam waktu lama," jelas Angga, Senin (3/5).

Alasan anak putus sekolah selama pandemi Covid-19. (Sumber: Unicef)
Tidak ada biaya 74%
Tidak mau sekolah  12%
Lainnya 8%
Pengaruh lingkungan 3%
Merasa cukup 2%
Bekerja dengan upah 2%

Learning loss

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak Januari 2021 telah terjadi peningkatan jumlah anak putus sekolah selama masa pandemi Covid-19. 

“KPAI menemukan data-data lapangan yang menunjukan angka putus sekolah cukup tinggi, terutama menimpa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin,” ungkap Anggota KPAI Retno Listyarti, kepada Alinea.id, melalui pesan singkat, Senin (3/5).

Dia menguraikan, dari total anak putus sekolah yang ditemukan KPAI, 33 anak mengalami putus sekolah karena menikah, 2 anak terpaksa berhenti mengennyam pendidikan karena bekerja, 34 anak putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran SPP, 2 anak karena kecanduan game online, serta 2 anak lainnya putus sekolah karena meninggal dunia.

Dihubungi terpisah, Media & Brand Manager Save The Children Indonesia Dewi Sri Sumanah menjelaskan, anak yang putus sekolah jelas akan kehilangan kesempatan untuk belajar atau mengalami learning loss. Selain itu, dengan putus sekolah juga akan memberikan beban mental kepada anak.

“Karena mereka cenderung akan mendapatkan bully-an dari teman-temannya,” jelas dia, kepada Alinea.id, Kamis (6/5).

Dampak yang lebih besar juga akan terjadi bagi anak yang putus sekolah dan harus bekerja membantu keluarganya. Dewi bilang, anak-anak yang bekerja sebenarnya tidak melulu karena tuntutan dari orang tuanya. Sebab, terkadang keinginan untuk bekerja justru muncul dari si anak sendiri, setelah melihat kondisi keluarganya yang kesulitan karena terimbas pegebluk Corona.

Anak-anak berpartisipasi dalam peringatan perubahan iklim di Jakarta. Foto Reuters/Irene Barlian.

Padahal, meski ikut membantu pekerjaan orang tuanya, tidak serta merta dapat memperbaiki taraf hidup keluarga mereka. Sebaliknya, kesempatan anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah akan pupus. 

Berdasarkan data KPAI, sejak pandemi datang ke Indonesia pada Maret 2020 lalu, jumlah pekerja anak praktis mengalami lonjakan.

Dewi pun meminta agar pemerintah dapat hadir untuk mencegah lebih banyak lagi anak yang putus sekolah selama pandemi, baik karena masalah ekonomi maupun ketiadaan alat daring. Selain itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga harus lebih memperhatikan akses pendidikan bagi anak-anak yang berada di daerah terpencil.

“Karena di sana kan sinyal ponsel aja susah, apalagi sinyal internet. Makanya ini harus pakai cara lain, bisa dengan tatap muka, tapi tetap harus perhatikan protokol kesehatan,” ujarnya.

Selain itu, baik pemerintah maupun lembaga-lembaga pegiat pendidikan juga harus memberikan edukasi kepada para orang tua untuk mengedepankan pendidikan anak, terlepas dari bagaimana kondisi ekonomi keluarga mereka. 

Pada kesempatan lain, Peneliti Senior dari SMERU Syaikhu Usman menjelaskan, dengan putus sekolah berarti capaian belajar yang bisa didapatkan anak akan semakin buruk. Hal itu jelas akan menyebabkan produktivitas dan daya saing mereka di masa depan semakin rendah. 

Padahal, di masa depan, para peneliti memperkirakan 65% ragam pekerjaan sekarang akan digantikan oleh jenis pekerjaan baru yang menuntut berbagai kompetensi yang jauh lebih kompleks. 

“Kalau pendidikan kita tidak segera diperbaiki kualitasnya, mayoritas penduduk yang diperkirakan akan jadi bagian bonus demografi itu akan segera terpinggirkan,” jelasnya kepada Alinea.id, Minggu (2/5).

Mengingat rendahnya kualitas hasil pembelajaraan saat ini, kata dia, tidak ada pilihan lagi bagi para aparatur pendidikan yang bekerja di kementerian, dinas pendidikan daerah, hingga sekolah selain bekerja lebih keras lagi dan melakukan evaluasi besar-besaran. Utamanya terhadap berbagai kebijakan pendidikan yang sudah dilakukan. 

Kata Syaikhu, apabila hal ini diabaikan, maka bonus demografi Indonesia yang diagung-agungkan oleh Presiden Joko Widodo tidak akan punya banyak arti.

“Alih-alih menjadi anugerah, mereka justru menjadi beban di negeri sendiri,” tegasnya.

Ilustrasi Alinea.id/Bagus Priyo.

Berita Lainnya