DPR yakini peran Polri dalam pemberantasan rokok ilegal untuk kerek penerimaan negara

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hinca Panjaitan, menegaskan pentingnya upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal yang semakin merugikan ekonomi negara. Hinca menyampaikan, selain berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, rokok ilegal juga menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara, yang dapat berujung pada penurunan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dalam konteks APBN kita yang semakin sulit dan fiskal yang semakin kecil, saya melihat Baharkam (Badan Pemelihara Keamanan) Polri memiliki peran penting untuk menyelamatkan uang negara. Pemberantasan rokok ilegal ini bisa menambah APBN kita secara signifikan, karena kerugian yang ditimbulkan dari sektor ilegal sangat besar," ujar Hinca, dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen pada Selasa (18/3).

Ia menjelaskan, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan World Bank, satu dari sepuluh batang rokok yang beredar di dunia adalah rokok ilegal. Secara global, praktek perdagangan rokok ilegal menyebabkan kerugian US$40 miliar hingga US$50 miliar setiap tahunnya, yang disebabkan oleh hilangnya potensi pajak dan bea cukai. Khusus di Indonesia, data gabungan dari perusahaan rokok nasional menunjukkan, peredaran rokok ilegal mencapai 7% dari total rokok yang dikonsumsi setiap tahunnya, yang dapat mengurangi pendapatan negara hingga Rp300 triliun.

Hinca juga menyebutkan salah satu penangkapan besar yang dilakukan oleh pihak berwajib, yaitu penggagalan 16 kontainer berisi 73 juta batang rokok impor ilegal dari Uni Emirat Arab di Tanjung Perak.

"Ini adalah gambaran nyata perdagangan rokok ilegal sangat merugikan perekonomian negara kita, dan kita harus segera bertindak lebih tegas untuk menghentikan peredaran barang ilegal ini," lanjutnya.

Ia menambahkan sejumlah negara seperti Inggris, Swiss, Korea Utara, dan Vietnam juga mengalami masalah serupa dengan peredaran rokok ilegal, yang semakin menambah tantangan global dalam mengatasi praktik tersebut. Oleh karena itu, Hinca mendorong Polri untuk meningkatkan sinergi dengan instansi terkait seperti Bea Cukai dan Kementerian Keuangan dalam melakukan pengawasan lebih ketat, serta menambah intensitas operasi pemberantasan rokok ilegal di seluruh wilayah Indonesia.

"Jika kita bisa mengurangi peredaran rokok ilegal, maka kita tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi penerimaan negara dan memperkuat perekonomian kita," tandas Hinca.

Dengan semangat yang sama, pihak Baharkam Polri menyatakan komitmennya untuk lebih giat lagi dalam memberantas peredaran rokok ilegal, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia serta memperkuat stabilitas fiskal negara.