sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Fraksi PKS DPR: Pemberian PMN ke BPUI Rp20 triliun tidak berikan keadilan

Langah ini hanya untuk menanggung kerugian akibat skandal PT Asuransi Jiwasraya.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 09 Feb 2021 10:08 WIB
Fraksi PKS DPR: Pemberian PMN ke BPUI Rp20 triliun tidak berikan keadilan
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Kebijakan Penyertaan Modah Negara (PMN) bagi Indonesia Financial Group (IFG) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebesar Rp 20 triliun dinilai sangat tidak adil. Sebab, langkah ini hanya untuk menanggung kerugian akibat skandal PT Asuransi Jiwasraya.

"Sangat tidak adil memberikan PMN dari uang keringat rakyat kepada perusahaan yang dirampok oleh sekelompok orang secara terstruktur. PMN seharusnya menjadi pendorong untuk memperbaiki kinerja dan daya saing BUMN, sehingga berdampak besar bagi kemakmuran rakyat," ujar anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati dalam pernyataannya, Senin (8/2).

Kendati demikian, Anis mengaku, tidak sependapat dengan skema tersebut. Dia menyarankan, agar dana PMN digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak kesehatan dan ekonomi akibat Covid 19. 

Selain itu, Anis merasa alokasi anggaran PMN juga bisa untuk BUMN yang tidak memiliki masalah kejahatan (fraud), korupsi dan moral hazard. Tujuannya, untuk mendorong perbaikan kinerja perusahaan sehingga bisa berkembang lebih optimal.

Sponsored

"Skema penyitaan aset dan kekayaan para pelaku kejahatan terstruktur dalam skandal Jiwasraya harus terlebih dahulu dilakukan, sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada nasabah," papar Anis.

Menurut dia, skema penyelesaian Jiwasraya yang sedang dijalanakan oleh pemerintah saat ini, dapat menjadi beban negara yang sangat besar ke depan, terlebih ada kasus serupa seperti kasus Asbari dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah harus lebih fokus menyelamatkan dan menyelesaikan pembayaran kewajiban untuk nasabah tradisional sebanyak 5,2 juta orang yang jatuh tempo dengan perkiraan nilai sekitar Rp500 miliar sampai Rp1 triliun. Sedangkan, untuk 17.200 nasabah JS Saving Plan yang jatuh tempo lebih dari Rp16 triliun, pemerintah bisa melakukan restrukturisasi sehingga tidak membebani keuangan negara," tandas Anis.

Berita Lainnya