Pemerintah dorong UMKM manfaatkan digital

Pemerintah mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan diri dengan mamanfaatkan teknologi digital.

Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Djoko Hendratto mengatakan teknologi digital mampu menjadi solusi keterbatasan gerak orang dan barang di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, langkah ini harus diambil UMKM agar dapat merambah pasar yang lebih luas.

“Kami menggunakan teknologi informasi (IT) sebagai backbone untuk memberikan fasilitas sekaligus memperbaiki kelemahan dari UMKM selama ini,” katanya dalam video conference, Jumat (19/6).

Selama ini UMKM dinilai belum mendapatkan dukungan iklim usaha yang baik. Hal ini terlihat dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih tinggi yaitu di level 6,3. 

Angka ICOR Indonesia tersebut masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia yang berada di level 4,6 atau Thailand di level 4,5. Demikian juga apabila dibandingkan dengan Vietnam yang di level 5,2. 

ICOR merupakan rasio antara investasi di tahun yang lalu dengan pertumbuhan output regional (PDRB). ICOR yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi yang masih rendah.

Selain itu, dari total 7,8 juta UMKM yang ada di Indonesia hanya sebanyak 6,3% yang mampu masuk ke rantai pasok global atau global value chain dan sebanyak 46,7% bergerak di sektor perdagangan dan belum mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

“Dan di sana banyak yang sifatnya informal hampir 50% sehingga dengan melakukan digitalisasi maka informal mulai kami catat, kami registrasi, dan kami kenali,” ucapnya.

Dengan mendorong UMKM ke arah digital, menurut Djoko, dapat meningkatkan daya saing UMKM mulai dari sumber daya manusia hingga ke produk-produknya di pasar global.

“Mudah-mudahan kami mampu mendorong UMKM menjadi bagian dari supply chain perdagangan dunia. Kami akan tingkatkan kualitas SDM dan juga produk serta ekosistemnya," ucap Djoko.

Adapun UMKM di Indonesia masih didominasi oleh usaha mikro dengan total 63,5 juta. Lalu 783.132 berskala kecil, dan 60.702 berskala menengah. Sekitar 5.550 berskala besar.

UMKM sendiri memiliki kontribusi sebesar 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menyerap 97% tenaga kerja, membuka 99% total lapangan pekerjaan, berkontribusi sebanyak 14,17% pada total ekspor, serta 58,18% total investasi.

Salurkan subsidi

Sementara itu, pemerintah akan menyalurkan subsidi bunga bagi UMKM dengan anggaran sebesar Rp35,28 triliun. Pemerintah menargetkan bisa menyasar 60,66 juta debitur. Anggaran itu masuk di dalam total biaya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pascapandemi Covid-19 yang sebesar Rp695,2 triliun.

Menurut Djoko, penyaluran subsidi bunga yang tepat sasaran bergantung kepada data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami sangat bergantung pada data OJK, karena itu basis kami untuk melakukan pemberian subsidi bunga," katanya dalam video conference, Jumat (19/6).

Untuk menyalurkan subsidi bunga tersebut pemerintah menggandeng mitra yang terdiri dari perbankan dan perusahaan pembiayaan. Mitra tersebut yang akan berhubungan langsung dengan debitur yang akan diberi subsidi bunga.

Djoko mengatakan diperlukan data dan informasi yang solid dari OJK agar penyaluran subsidi bunga dapat dilakukan dengan baik oleh para mitra dan tidak menimbulkan moral hazard di waktu mendatang.

"Tanggung jawab penyalur sangat krusial karena kalau mereka salah memberikan ke debiturnya tentu mereka yang harus mempertanggungjawabkannya," ujarnya.