Pemerintah siapkan KUR khusus pariwisata

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengandeng Kementerian Koordinasi (Kemenko) Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk membentuk skema Kredit Usaha Rakyat atau KUR, khusus di sektor pariwisata. Pemerintah pun membentuk standarisasi untuk KUR pariwisata ini.  

Menteri Pariwisata Arif Yahya menjelaskan, Kemenko Perekonomian dan Kemenpar sepakat untuk membuat KUR khusus sektor pariwisata. Adapun kesepakatan lain adalah berupa standarisasi di sejumlah subsektor. 

"Ada hotel, restoran, kafe juga penginapan berupa homestay baru, sudah sepakat semua antara Menko Perekonomian, OJK, BI, dan perbankan. Selanjutnya akan dibuat KUR khusus pariwisata," terang Menpar Arif usai melakukan rapat kooridinasi di Kemenko Perekonomian, Jum'at (29/6).

Kemenpar berkoordinasi dengan Gubernur BI untuk mendongkrak kontribusi kredit pariwisata. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah KUR untuk pariwisata yang saat ini dinilai masih rendah. 

Selama ini salah satu kendala memaksimalkan kontribusi pariwisata adalah definisi pariwisata di Indonesia yang belum sama dengan standar World Travel and Tourism Council (WTTC). Berdasarkan standar WTTC transportasi masuk dalam sektor pariwisata, sementara di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pariwisata hanya berasal dari makanan dan penginapan. 

Oleh karena itu, dalam memformulasikan skema KUR pariwisata ini, Arif akan menggunakan standar baru seusai dengan standar WTTC. Apabila menggunakan standar BPS maka tidak bisa comperable dengan negara lain. 

"Harus diakui sulit melihat posisi Indonesia dimana," ujar Arif. 

Sementara itu pembahasan soal KUR pariwisata akan dilanjutkan dalam rapat bulanan yang dimulai sejak Juli. Menyusul aturan pelaksanaan penyaluran KUR itu seperti apa. 

Pembiayaan infrastruktur

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso optimis Pemberian KUR dapat mengembangkan pariwisata sebagai industri yang mampu menghasilkan devisa. Selama ini perbankan sulit untuk membiayai sektor pariwisata karena belum berkembangnya infrastruktur di beberapa daerah. Maka itu, sektor infrastruktur harus dibenahi.

"Transportasi harus mudah, lebih banyak atraksinya yang ditawarkan. Berikut juga lingkungannya menyenangkan, airnya cukup, listriknya cukup juga soal keamanan. Itu semua yang harus dibenahi satu-satu," papar Wimboh. 

Apabila belum ada fasilitas yang melengkapi untuk dibangun pada lokasi wisata, maka peran serta seluruh pihak harus dilibatkan. Maka, transparansi soal berapa investasinya dan siapa yang akan membiayai amat penting. 

Soal pembiayaan infrastruktur kata Wimboh tidak hanya mengandalkan perbankan, namun juga pasar modal. Terakhir kata Wimboh, jangan abaikan keterlibatan masyarakat dalam usaha menengah kecil mikro atau UMKM pada sektor ini guna memajukan sektor pariwisata.