Perlu gugus tugas nasional atasi masalah ketenagakerjaan

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mendorong pemerintah pusat untuk segera membentuk gugus tugas nasional penanggulangan pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagai langkah cepat menghadapi gelombang PHK di sejumlah wilayah. Ia menekankan tindakan ini perlu diprioritaskan di daerah terdampak seperti Bali, Batam, dan kawasan industri strategis lainnya.

“Pembentukan gugus tugas penting untuk memastikan respons cepat dan terkoordinasi. Pemerintah perlu hadir di lapangan, bukan hanya di data,” ujar Puan, dikutip Minggu (15/6).

Puan juga mengingatkan perlunya evaluasi terhadap kebijakan efisiensi anggaran, khususnya agar tidak mengganggu sektor-sektor ekonomi kerakyatan yang memiliki efek berganda, seperti industri meeting, incentive, convention, exhibition (MICE).

“Efisiensi anggaran memang baik, tapi tetap harus selektif. Sektor seperti MICE tidak bisa disamakan dengan belanja birokrasi biasa karena dampaknya langsung ke pekerja lokal,” jelasnya.

Puan menilai penting bagi pemerintah untuk mengintegrasikan program lintas kementerian, khususnya antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pariwisata, dalam menyediakan pelatihan digital, peralihan sektor kerja, hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis pariwisata.

“Tentunya juga harus ada insentif khusus untuk sektor hospitality dan manufaktur yang terbukti menyerap banyak tenaga kerja di tingkat lokal,” katanya.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan agar kebijakan nasional tidak hanya bergema di tingkat pusat, tapi benar-benar dirasakan di daerah. Ia menilai kehadiran negara dalam menangani persoalan PHK harus menyentuh realitas sosial masyarakat, bukan sebatas angka.

“Jangan biarkan narasi pertumbuhan ekonomi jadi bising di pusat tapi hening di daerah. PHK bukan sekadar statistik, tapi menyangkut kehidupan jutaan keluarga,” tegas Puan.

Ia berharap pemerintah dapat menunjukkan langkah nyata dan berpihak dalam menjaga kestabilan sosial melalui perlindungan pekerja dan penciptaan lapangan kerja baru.

“Negara harus membuktikan tak hanya pandai bicara di panggung konferensi, tapi juga tanggap terhadap pekerja yang kehilangan penghasilan maupun harapan,” tuturnya.