Kritik pemangkasan anggaran penanganan pandemi, PKS sebut pemerintah gagap

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, pemangkasan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan perlindungan sosial di 2022, tidak tepat. Menurut Mardani, pemangkasan anggaran justru memperlihatkan pemerintah gagap menyusun skala prioritas.

Diketahui, pemerintah mulai memangkas anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di bidang kesehatan dan perlindungan sosial pada 2022. Hal ini lantaran pemerintah optimistis ke depan bisa menekan laju tambahan kasus Covid-19

Pada perlindungan sosial 2022, pemerintah menganggarkan Rp427,5 triliun. Anggaran ini turun 12,4% dari outlook anggaran perlindungan sosial 2021 sebesar Rp487,8 triliun.

"Menurunkan anggaran tersebut tidak tepat. Beluam ada data dan prediksi yang membuktikan tentang ketercapaian herd immunity pada tahun depan. Masih ‘oleng’ penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Terlihat gagap menyusun skala prioritas dan tidak peka terhadap situasi saat ini," kata Mardani dalam keterangannya, Kamis (19/8).

Selain anggaran penanganan pandemi, Mardani juga meminta agar anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang di dalamnya terdapat dana untuk kesehatan, perlindungan masyarakat, kredit rakyat sampai ketahanan pangan tidak boleh dipangkas.

"Jangan potong juga anggaran lembaga yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi seperti Kemenkes dan Kemensos. Bisa buyar percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," ujar anggota Komisi II DPR ini.

Menurut Mardani, sebelum memangkas anggaran, pemerintah seharusnya sudah siap dari banyak hal. Sejauh ini, kata dia, data mengenai porsi dan level antibodi Covid-19 di masyarakat pun belum dimiliki pemerintah. Padahal, sebut Mardani, data tersebut sangat krusial bagi pemulihan orang dan ekonomi.

"Jika ini saja tidak diketahui, risiko eskalasi kasus baru ketika memulihkan pergerakan orang akan amat tinggi. Belum lagi cakupan vaksinasi kita yang msh di bawah rata-rata dunia yang mencapai 23,6%. Saat ini cakupan vaksinasi penuh di Indonesia msh sekitar 10,4%/28 juta orang," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, anggaran PEN 2022 menjadi Rp301,8 triliun. Besaran ini akan difokuskan untuk dua pos belanja, yakni kesehatan Rp148,1 triliun dan perlindungan masyarakat Rp153,7 triliun.

Dengan demikian maka anggaran PEN tahun depan turun lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun ini yang ditetapkan lebih dari Rp744 triliun.

Di sisi lain, Ketua DPR Puan Maharani berjanji, akan memperkuat fungsi pengawasan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Alasannya, pada saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir.

Menurut dia, banyak sektor terdampak pandemi Covid-19 sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan. Hampir seluruh aktivitas masyarakat berhenti dalam kurun waktu tersebut, dan berdampak pada menurunnya derajat kesejahteraan rakyat baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya.

"Dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang luas, Negara tidak bisa berpasrah diri. Negara harus melakukan upaya-upaya terbaik agar Negara tetap dapat menjalankan tugas-tugas tujuan bernegara," kata Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8).