sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Potensi penerimaan wisata Labuan Bajo Rp2,3 T belum digarap optimal

Pendapatan daerah dari sektor pariwisata untuk Kabupaten Manggarai Barat baru mencapai Rp 34,7 miliar pada 2018.

Laila Ramdhini
Laila Ramdhini Rabu, 11 Des 2019 11:24 WIB
Potensi penerimaan wisata Labuan Bajo Rp2,3 T belum digarap optimal
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 76981
Dirawat 36636
Meninggal 3656
Sembuh 36689

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menyayangkan masih kecilnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. Padahal kawasan wisata Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo (TNK) digadang-gadang menjadi destinasi wisata nasional kelas premium penghasil devisa.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Augustinus Rinus mengatakan potensi nilai ekonomi kawasan wisata Labuan Bajo dan TNK bisa mencapai Rp2,3 triliun.

Namun, menurut Augustinus, pendapatan daerah dari sektor pariwisata untuk Kabupaten Manggarai Barat baru mencapai Rp 34,7 miliar pada 2018. Dia menyebutkan banyak potensi pendapatan daerah yang belum optimal tergali dari kegiatan wisata di Labuan Bajo dan TNK. 

“Salah satu sumber hilangnya pendapatan daerah itu adalah dari banyaknya kapal wisata yang lalu-lalang di Labuan Bajo dan TNK namun tidak mengantongi izin atau tidak terdaftar di Pemkab setempat,” kata dia di Manggarai Barat, Rabu (11/12).

Selain perkapalan, Pemkab Manggarai Barat juga tengah menertibkan agen jasa wisata yang menawarkan paket wisata ke Labuan Bajo. Sebab, banyak agen wisata ke Labuan Bajo yang berkantor di luar Labuan Bajo, bahkan juga di luar negeri.

Saat ini, kata Augustinus, terdapat sekitar 500  kapal yang beroperasi sebagai kapal penunjang pariwisata di kawasan Labuan Bajo untuk mengangkut para wisatawan. Mayoritas kapal ini adalah kapal pinisi yang tergolong mewah dan menjadi salah satu fasilitas untuk paket wisata premium bagi wisatawan ke Labuan Bajo dan TNK.

Namun, dari 500 kapal itu, pada awalnya hanya 56 kapal yang terdaftar. Setelah dilakukan penertiban oleh Disparbud Manggarai Barat, saat ini sudah sekitar 300 kapal yang terdaftar dan berkantor di Labuan Bajo.

Sisa sebanyak 200 kapal  merupakan kapal yang tidak berkantor di Labuan Bajo. Alhasil 200 kapal tersebut tidak memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi daerah, termasuk dari nihilnya penerimaan pajak yang disumbang mereka.

Sponsored

"Masih sekitar 200 kapal lagi yang kita perjuangkan supaya berasal dan terdaftar dari sini. Kalau tidak ya minta maaf kapal-kapal itu harus keluar," kata Augustinus.

Augustinus mengatakan kapal-kapal tidak terdaftar itu telah mengambil keuntungan yang besar dari pariwisata di Labuan Bajo. Mereka dengan mudahnya memanfaatkan potensi ekonomi pariwisata di Labuan Bajo, namun hanya meninggalkan sampah bekas wisatawan bagi penduduk di Manggarai Barat.

"Saya terbitkan, misalnya (ada) perda bahwa mereka wajib berkantor di sini. Mereka berbisnis di sini tapi penghasilannya di luar," kata dia.

Kasus tersebut, ujar dia, sebenarnya sudah dilaporkan kepada Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Digitalisasi tiket

Saat ini, Pemkab juga sedang berproses untuk menerapkan digitalisasi untuk administrasi kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Dia berharap sistem digitalisasi dapat diluncurkan pada 2020.

Dengan digitalisasi, proses pembelian tiket menuju kawasan Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo dapat dilakukan secara daring dan dalam satu pintu. Saat ini, administrasi kunjungan wistawan ke Labuan Bajo masih manual. Dengan sistem manual itu, ada perbedaan perhitungan jumlah wisatawan ke Pulau Komodo.

Misalnya, sepanjang 2018, terdapat 176.00 kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Komodo, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, Pemkab Manggarai Barat hanya mencatat 139.000 kunjungan wisatawan.

"Maka itu, dalam penerimaan yang kami dapat dibandingkan pusat, ada selisih yang sangat besar. Ini yang kami dorong supaya pemerintah daerah supaya satu pintu menuju Taman Nasional Komodo," ujar dia.

Ke depan, dia berharap, Pemda bisa mendapatkan bagi hasil yang setara dengan pemerintah pusat dari tiket masuk kunjungan ke Taman Nasional Komodo. Apalagi, Taman Nasional Komodo direncanakan menjadi destinasi wisata premium pada 2020.

Jika sudah menjadi kawasan wisata premium, tiket masuk ke wisata Komodo direncanakan naik menjadi Rp14 juta.

"Kalau nanti Rp 14 juta, dikalikan 50 ribu (wisatawan) saja sekitar Rp 700 miliar. Kami ingin 50% Manggarai Barat," ujarnya.

Namun, dia mengakui bahwa belum ada skema jelas terkait wisata premium yang akan direncanakan pemerintah pusat itu. Sebagai penanggung jawab di sektor pariwisata daerah, dia pun menunggu konsep wisata premium yang akan diterapkan di Labuan Bajo dan Pulau Komodo.

Dia berharap status wisata premium dapat meningkatkan kontribusi pariwisata ke pendapatan daerah. Adapun, hingga akhir 2018, kontribusi sektor pariwisata sebesar 39 persen dari total PAD bagi Pemkab Manggarai Barat. (Ant)

Berita Lainnya