Sri Mulyani: Reformasi perpajakan harus merespons perubahan global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meminta kepada seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk dapat terus menjalankan reformasi perpajakan seiring dengan situasi dan perkembangan global yang terus berubah.

Pasalnya, perubahan global yang terjadi saat ini memiliki dua sisi mata pisau yang dapat menciptakan peluang bagi Indonesia di satu sisi, dan mengancam di sisi yang lainnya. Untuk itu, reformasi perpajakan yang kuat di segala medan perlu ditegakkan.

"Kita sedang membahas dengan DPR sebuah upaya reform perpajakan tahap selanjutnya karena dunia terus berubah yang menciptakan kesempatan, namun juga bisa mengancam Indonesia apabila tidak berubah," katanya dalam Upacara Peringatan Hari Pajak 2021, Rabu (14/7).

Dia melanjutkan, Indonesia harus mampu melihat seluruh tren perubahan ini dan kemudian merumuskan langkah-langkah untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara sesuai amanah para pendiri bangsa.

"Kita adalah sebuah bangsa yang hidup dengan bangsa-bangsa lain dan kita juga berkompetisi, namun juga berkolaborasi. Sistem perpajakan kita harus terus diperkuat di dalam konteks perubahan global," ujarnya.

Bendahara negara itu pun mencontohkan, perubahan yang dibawa oleh teknologi digital harus dapat diadopsi oleh DJP, menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan yang lebih efisien kepada masyarakat.

Namun, tak hanya teknologi digital yang harus disikapi Indonesia dalam menciptakan reformasi perpajakan, tetapi juga perkembangan yang dibawa oleh perubahan iklim.

"Perubahan global yang kita lihat selain teknologi digital yang semakin mendominasi, juga ancaman-ancaman baru seperti perubahan iklim yang harus kita respons secara cepat," ucapnya.

Dengan merespos setiap perkembangan global yang terjadi dengan cepat, akan menciptakan sistem perpajakan yang adaptif dan kuat, serta dapat menjaga basis penerimaan negara dengan andal.

"Inilah semangat yang saya ingin kita ingat, membakar semangat kita setiap hari di dalam menjalankan tugas negara, yaitu menjaga dan terus menerus memelihara penerimaan perpajakan dan menjaga dan terus menerus menjaga kesehatan keuangan negara," tuturnya.