Rencana membuat metaverse IKN, pengamat: Perlu perkuat keamanan data dan siber

Pemerintah berencana membuat Rancangan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke dalam dunia metaverse atau dunia komunitas virtual tanpa akhir yang saling berhubungan. Hal itu diyakini akan membantu pemerintah untuk memperkenalkan IKN baru secara lebih jelas, terutama memudahkan pekerjaan melalui teknologi.

Merespons rencana itu, pengamat teknologi dan informatika (TI) Heru Sutadi menuturkan, jika pemerintah ingin mengembangkan metaverse dan kantor virtual IKN, memerlukan langkah mitigasi khusus terutama dari segi data keamanan negara.

"Mulai saja kembangkan dan masifkan kantor virtual, baik itu nanti kita benaran jadi pindah ibu kota atau bilamana terkendala. Dan kalaupun pindah, IKN haruslah bukan hanya smart city atau smart and sustainable city saja. Namun dipikirkan dari sisi data dan langkah mitigasi keamanan," ungkap Heru Sutadi saat dihubungi Alinea.id, Rabu (26/01).

Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan sistem siber yang mumpuni dengan menyediakan IT  yang handal dalam bidang tersebut.

"Aturannya diperkuat. Cek keamanan sesuai data dan jaringan. Secara teratur dipantau dan dilakukan penetration test. Tentunya baik penyedia, maupun pengawas perlu tenaga keamanan siber yang handal dan bekerja 24/7," jelas Heru.

Heru menyampaikan, keamanan data dan siber di Indonesia saat ini masih lemah. Sehingga masih menjadi tantangan sekaligus memerlukan kehati-hatian. Meskipun dengan adanya digitalisasi dan metaverse dapat menjangkau dunia, namun kemungkinan pencurian data tetap ada. Makanya, langkah mitigasinya harus tepat sasaran.

"Dengan metaverse pintu yang mungkin bisa dibuka untuk mencuri data juga kian banyak. Makanya, perlu ada upaya lebih untuk keamanan data dan keamanan siber. Jangan maksud hati ingin bergaya dengan metaverse, tetapi akhirnya justru menjadi bumerang bagi pemerintah dan warga sendiri," pungkasnya.

Untuk mendukung sistem metaverse dan kantor virtual, juga perlu menyiapkan jaringan internet berkecepatan tinggi. Baik di dalam IKN maupun keterhubungan dengan kota lainnya, utamanya yang tetap di Jakarta.  Sebab Jakarta tetaplah akan menjadi sentral perekonomian dan aktivitas masyarakat bahkan meski memiliki IKN.

"Kalau memang ingin kembangkan metaverse, sejujurnya enggak perlu membangun IKN yang menyedot anggaran sangat besar. Cukup buat IKN virtual dan di dalamnya menyediakan semua layanan pemerintahan berbasis digital," kata Herry.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Pansus IKN yang digelar di Jakarta, Kamis (13/1), Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, timnya sedang membuat metaverse IKN baru. Dia menargetkan dalam waktu empat bulan ke depan sudah selesai agar masyarakat umum bisa lebih mengenal desain, konsep, dan desain IKN.